Menuju konten utama

Bantuan Ditolak Warga Nduga, Kemensos Libatkan Gereja

Kemensos akan mencari cara lain untuk membagikan bantuan, termasuk melibatkan gereja maupun yayasan di Papua.

Bantuan Ditolak Warga Nduga, Kemensos Libatkan Gereja
Puluhan massa dari #SaveNduga menggelar aksi lilin "Biarkan Dorang Natal dengan Damai" di Taman Aspirasi, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/18). tirto.id/Bhagavad Sambadha

tirto.id - Kementerian Sosial mengklarifikasi tentang kabar penolakan bantuan Kementerian Sosial kepada warga Nduga, Papua, Senin (29/7/2019) lalu oleh warga setempat.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat membenarkan ada insiden penolakan bantuan dari Kemensos di Nduga, Papua.

Penolakan ini, kata dia, terjadi akibat masyarakat menganggap bantuan yang diberikan Kemensos dibagikan lewat TNI yang disebut sebagai musuh. Padahal, kata dia, Kementerian Sosial tidak ada niat di luar niat kemanusiaan.

"Dalam dialog itu tampaknya ada kesalahpahaman bahwa kementerian sosial kan tidak punya kepentingan apa pun selain daripada kepentingan kemanusiaan," kata Harry kepada Tirto, Selasa (30/7/2019).

Harry sedih lantaran bantuan dari Kemensos ditolak oleh warga di Nduga. Sebab, warga salah kaprah dengan menganggap bantuan Kemensos merupakan bantuan musuh.

Padahal, kata dia, Kemensos mengedepankan masalah kemanusiaan karena banyak korban meninggal akibat warga mengungsi.

Harry juga mengatakan, Kemensos akan mencari cara lain untuk membagikan bantuan, termasuk melibatkan gereja maupun yayasan di Papua.

"Setelah bantuan itu ditolak ya mereka pada menangis dan kata kecewa karena ditolak. Upaya kita tidak berhenti kalau memang ada harapan disalurkan melalui gereja atau melalui Yayasan Teratai Hati Papua boleh saja dengan persetujuan dari pemkab. Kita akan menyalurkan bantuan ke pemkab melalui pemkab Nduga, eksekusi agensinya Dinas Sosial kabupaten," imbuh Harry.

Harry juga mengatakan, bantuan yang akan diberikan berupa bantuan makanan, pakaian, hingga perlengkapan keluarga.

Bantuan tersebut dikirim langsung dari Sentani kemudian dibawa ke Wamena untuk kemudian didistribusikan ke daerah yang memerlukan bantuan.

Pemberian bantuan pun dilakukan secara bertahap dan sesuai asesmen tim Kementerian Sosial sejak Februari 2019. Pemberian bantuan pun tidak dilakukan di Kodim setempat. Kantor TNI, kata dia, hanya digunakan demi memudahkan koordinasi pembagian bantuan.

"Kalau mereka beralasan bantuan itu terlihat sempat mampir ke kantor Kodim, saya kira itu karena mengikuti jalur perjalanan saya selaku Dirjen. Dan saya melakukan rapat koordinasi langsung instruksikan rapat koordinasi cukup di kantor Kodim. Agar memudahkan informasi yang kita peroleh dari pihak aparat keamanan untuk mengetahui titik-titik lokasi di mana para pengungsi berada dan kemarin dapat kita infonya agar efektif penyaluran bantuannya dan bila perlu untuk daerah-daerah jauh," kata Harry.

Harry sedih lantaran bantuan dari Kemensos ditolak oleh warga di Nduga. Sebab, warga salah kaprah dengan menganggap bantuan Kemensos merupakan bantuan musuh.

Padahal, kata dia, Kemensos mengedepankan masalah kemanusiaan karena banyak korban meninggal akibat warga mengungsi.

Klarifikasi Jumlah Warga Meninggal

Bantuan ini diberikan terkait dengan situasi di Nduga yang memburuk sejak akhir 2018 setelah terjadi penembakan kelompok bersenjata terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Usai penembakan ini, TNI mengirimkan ratusan personel tambahan di Nduga untuk mengejar kelompok bersenjata.

Menurut Tim Solidaritas Untuk Nduga dan Tim Relawan Kemanusiaan, ada 139 orang meninggal karena kelaparan saat mereka mengungsi akibat operasi aparat ini. Data ini diambil dari warga Nduga yang mengungsi di Wamena hingga Juni 2019.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, jumlah pengungsi yang meninggal bukan 139 orang.

Menurut dia, berdasar data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga, Papua jumlah warga meninggal ada 59 orang.

Terkait persoalan di Nduga, ia menyayangkan warga menolak bantuan dan menuntut aspek politik seperti meminta menarik TNI-Polri dan menghentikan proyek Transpapua. Padahal masih banyak warga kelaparan di Nduga.

"Kami sayang kan itu kenapa bantuan kemanusiaan tersandera oleh kepentingan politik separatis ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Harusnya kan berpikir jernih kalau memang mereka mengakui ada masyarakat yang kurang pemerintah membantu ya harusnya diterima," ujar Harry.

Harry juga mengatakan, bantuan untuk Nduga kini disimpan di Gudang Dinas Sosial Kabupaten Nduga. Bantuan-bantuan tersebut pun akan disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan jika masih ada penolakan dari warga.

Baca juga artikel terkait KONFLIK NDUGA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hard news
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali