tirto.id - Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander mengatakan kondisi persaingan usaha saat ini terlalu dini untuk disebut sebagai perang dagang.
"Terlalu dini untuk menyimpulkannya sebagai perang dagang, tetapi risiko pasti ada, sehingga penting untuk menjaga fundamental ekonomi," ujar Sander saat acara Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi Maret, di Jakarta pada Selasa (27/3/2018).
Pasalnya, sampai taraf tertentu konflik persaingan usaha ini dapat diredam Indonesia karena dipandang memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia tetap positif pada 2018, yaitu dapat mencapai 5,3 persen.
Di sisi lain, Indonesia memiliki risiko internal terhadap persaingan global yaitu semakin melambatnya pertumbuhan konsumsi swasta yang menjadi sumber lebih dari separuh PDB negara. Kontribusi ekspor bersih diperkirakan akan teredam seiring dengan menurunnya nilai tukar perdagangan dan pertumbuhan impor.
Sehingga, penting untuk Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengatur secara efisien pengeluaran belanja negara lebih baik di bidang-bidang prioritas yang dapat mengumpulkan penerimaan negara lebih banyak.
Kebijakan fiskal dipandang memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tidak bisa gegabah dalam mengambil sikap untuk menghadapi kondisi persaingan ekonomi global. Khususnya, dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menimbulkan sentimen adanya perang dagang dengan Cina.
"Kami sangat memperhatikan apa yang terjadi di pasar internasional, pasar keuangan, potensi perang dagang ini. Jadi bagaimana kebijakan Amerika, apa yang akan dilakukan kepada Cina, kemudian Cina memberikan respon seperti apa dan respon itu memiliki impact apa pada Indonesia," ungkap Suahasil.
Perhatian Pemerintah Indonesia saat ini lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari bersitegangnya AS dengan Cina. Sebab, dari sikap proteksionisme AS tidak berdampak secara signifikan langsung kepada Indonesia.
Sedangkan, langkah Cina dalam menghadapi proteksionisme AS terhadap perdagangan Cina di AS yang akan lebih memberikan dampak kepada Indonesia.
"Karena Cina itu pasar maintrading partners kita, kita cukup banyak mengekspor ke sana, jadi itu kita perhatikan betul-betul. Yang seperti ini tidak bisa dilihat pada satu hal," jelasnya.
Contohnya, Cina sebagai produsen baja terbesar dunia ketika mendapatkan hantaman kebijakan tarif dari Presiden AS, Donald Trump yang mengenakan tarif tinggi untuk warganya mengimpor baja. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan adanya kemungkinan produksi Cina akan berkurang, atau dia mencari pasar lain, yang memungkinkan salah satu pasar baru yang disasar adalah Indonesia.
"Terus dampaknya gimana untuk industri baja dalam negeri kita? Nah, itu yang mesti kita perhatikan," terangnya.
Selain produksi dalam negeri, perhatian pemerintah juga tertuju kepada keberadaan kurs nominal (exchange rate) dalam neraca pembayaran. "Kalau misalkan Cina impornya ke AS ditahan, exchange rate-nya gimana, pasar globalnya gimana. Jadi, kami perhatiin terus, kami melakukan assessment APBN dan neraca pembayaran," ucapnya.
Kondisi APBN dan ekonomi makro Indonesia, dikatakannya, harus stabil untuk dapat menghadapi kondisi persaingan globa. Upaya yang dilakukan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, menjaga stabilitas kurs, sambil meningkatkan investasi dan mendukung ekspor.
Dikutip dari Antara, di Kantor Wakil Presiden pada Selasa (27/3/2018), Presiden Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan perang dagang antara AS dengan Cina dapat berdampak luas dan berpengaruh ke Indonesia apabia tidak segera diselesaikan ketegangannya sejak dini.
Dia berharap ketegangan dua negara tersebut dalam bidang perdagangan global dapat diselesaikan di tingkat organisasi perdagangan internasional (World Trade Organzation/WTO).
Kekhawatiran terhadap perang dagang antara AS dan Cina muncul di banyak negara setelah Presiden AS, Donald Trump menerapkan tarif untuk produk impor baja sebesar 25 persen dan produk alumunium sebesar 10 persen.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Maya Saputri
