tirto.id - Bank Dunia atau World Bank (WB) mencatat sekitar 115 juta masyarakat Indonesia tertahan untuk melangkah dari kelompok rentan miskin ke kelas menengah. Jumlah yang setara dengan 45 persen penduduk Indonesia ini berpotensi kembali jatuh pada kelompok masyarakat rentan miskin.
Bank Dunia pun memberi istilah mereka yang masuk ke dalam kelompok ini sebagai calon kelas menengah (aspiring middle class). Data ini dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan bertajuk Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class.
“Ada 115 juta orang Indonesia tidak lagi miskin atau rentan tapi belum menjadi bagian dari kelas menengah,” ucap World Bank Acting Country Director untuk Indonesia, Rolande Pryce dalam paparannya di Energy Building, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Pryce mengatakan capaian ini menjadi catatan penting buat Indonesia lantaran jumlah ini meningkat cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir. Jumlahnya naik menjadi 52 juta orang atau 20 persen.
Mereka dikategorikan memiliki kemampuan untuk bertahan pada guncangan ekonomi, bencana sampai penyakit bahkan disebut berkontribusi pada 40-50 persen pertumbuhan konsumsi di Indonesia.
Senior Adviser in the South Asia Region World Bank Hassan Zaman mengatakan Indonesia perlu mencari cara agar ke-115 juta orang ini dapat meningkatkan pendapatan mereka. Di samping persoalan kualitas sumber daya manusia dan pelatihan, menurutnya pemerintah perlu memberi perhatian untuk memperkecil ketimpangan.
“Perlu kebijakan fokus pada bagian bawah. Di mana kaum miskin dan calon kelas menengah ada. Makin timpang masyarakat semakin tinggi pergolakan dan ketidakstabilan sosial,” ucap Hassan dalam paparannya di Energy Building, Kamis (30/1/2020).
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjelaskan kalau pemerintah sudah berupaya memberi perhatian pada kelompok calon kelas menengah ini. Hanya saja Sri Mulyani mengakui kalau selama pelaksanaannya bisa saja terdapat kekurangan.
Ia mencontohkan ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada zaman SBY sampai program keluarga Harapan (PKH) berikut bantuan sosial untuk kesehatan dan sembako. Dalam prosesnya kata Sri Mulyani masih terjadi bantuan tidak tepat sasaran.
“Dalam 15 tahun terakhir peralanan untuk memperkuat calon kelas menengah ini sudah dilakukan. Progresnya mungkin kurang seimbang (uneven). Itu perlu dievaluasi,” ucap Sri Mulyani dalam paparannya di Energy Building, Kamis (30/1/2020).
“Apakah Omnibus Law menjadi salah satu yang mendorong kelas menengah? Ya jelas iya. Karena tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan," tambah Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
