Menuju konten utama

Banjir Kritik NU-Muhammadiyah-PGRI Mundur, Kemendikbud Evaluasi POP

Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi ulang kebijakan program organisasi penggerak (POP) yang dinilai tidak transparan.

Banjir Kritik NU-Muhammadiyah-PGRI Mundur, Kemendikbud Evaluasi POP
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. foto/rilis kemendikbud.

tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk mengevaluasi ulang kebijakan program organisasi penggerak (POP). Hal tersebut merespons kritik yang muncul terhadap program yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan program organisasi penggerak," kata Nadiem dalam webinar yang ditayangkan Kemendikbud, Jumat (24/7/2020).

Nadiem menuturkan, evaluasi dilakukan dalam rangka menyempurnakan program POP berdasarkan aspirasi publik. Sebab, kata Nadiem, POP digagas dalam rangka menemukan inovasi-inovasi pedagogi, inovasi gerakan reformasi pendidikan yang belum ditemukan pemerintah.

Nadiem mengatakan, evaluasi akan berfokus pada 3 hal. Pertama, mereka akan mengecek kembali integritas dan transparansi sistem seleksi yang sudah berjalan.

Ia mengaku, pengecekan akan mirip seperti audit, tetapi melibatkan pihak eksternal. Nadiem ingin hasil seleksi tersebut merupakan hasil seleksi secara transparan dan terbaik di tingkat internasional.

"Kita akan memastikan agar kita semua teman-teman yang yang sudah lulus seleksi bisa dengan percaya diri bilang ini adalah kami yang terpilih juga dengan proses yang independen dan dan benar," kata Nadiem.

Kedua, Nadiem ingin memastikan kalau organisasi yang lulus seleksi, yakni 158 dari 4400 organisasi yang mendaftarkan diri di program POP memiliki integritas dan kredibilitas. Kemendikbud ingin mendalami lebih jauh komitmen pemenang POP dari sisi integritas dan kredibilitas.

"Ketiga adalah masing-masing programnya parameter ketiga adalah masing-masing program organisasi penggerak ini harus memastikan bahwa program yang akan mereka laksanakan bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini," kata Nadiem.

Nadiem menuturkan, evaluasi ini akan mendengarkan opini dari berbagai macam lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat yang bertahun-tahun di bidang pendidikan serta pakar pendidikan yang membantu reformasi pendidikan.

Nadiem pun mengatakan, proses seleksi akan berlangsung selama 3 minggu hingga 1 bulan. Meski ada evaluasi, Nadiem memastikan evaluasi POP tidak akan menggugurkan hasil seleksi Kemendikbud.

"Kami ingin memastikan bahwa untuk organisasi organisasi penggerak yang telah lulus seleksi tidak perlu khawatir dengan adanya evaluasi lanjutan ini karena program ini pasti akan terlaksana Tapi karena kita sudah di tahap menyelesaikan tahap seleksinya dan belum tahap implementasi belum dilaksanakan programnya. Kami ingin memastikan bahwa yang telah kita lakukan adalah dengan standar integritas dan transparansi tertinggi," kata Nadirm.

"Sehingga teman-teman yang lulus seleksi program organisasi penggerak bisa nanti melaksanakan semua gerakannya dengan penuh percaya diri dengan motivasi yg tinggi dan dengan dukungan Masyarakat dan ormas di Indonesia," tutur Nadiem.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU PBNU) dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP). Mereka merasa tidak cocok dengan program buatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan mundurnya PGRI karena kriteria pemilihan dan penetap POP tidak jelas.

Baca juga artikel terkait POP KEMENDIKBUD atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Pendidikan
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri