tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengingatkan sejumlah tokoh yang saat ini memiliki elektabilitas tiggi untuk tidak terburu-buru membahas urusan calon presiden 2024. Sosok yang akrab disapa Bamsoet ini juga menyitir ucapan Presiden Joko Widodo soal ojo kesusu pada tiap kandidat.
"Kupu-kupu terbang bersama kumbang. Hinggap di dahan pohonnya palsu. Para capres/cawapres tak perlu bimbang. Ingat pesan presiden: ojo kesusu," kata Bamsoet dalam pantunnya di sidang tahunan MPR RI 2022 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dirinya juga menambahkan bahwa sejumlah kandidat capres yang diusung partai politik dan koalisi masih bisa berubah. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 masih berselang dua tahun lagi.
"Burung merpati terbang di atas sawah. Purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi masih bisa berubah. Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah," ujarnya dalam pantun kedua.
Kedua pantun tersebut disambut oleh tepuk tangan dari tamu undangan yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Bamsoet menyebut pantun itu dia buat untuk menyadarkan bangsa saat ini.
"Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, izinkan kami mengakhiri pengantar Sidang Tahunan MPR ini dengan dua bait pantun, untuk menggugah kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Selain menyinggun soal isu Pemilu, koalisi dan capres, Bamsoet juga melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai perkembangan pembentukan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Rencananya akan dibahas secara khusus dalam sidang paripurna dengan agenda membentuk panitia ad hoc.
"Untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut, pada awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya," ungkapnya.
Dalam PPHN salah satu topik pembahasan adalah mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan tetap akan berjalan, walaupun berganti kepemimpinan.
"Jalan pembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
