STOP PRESS! Ombudsman Gelar Dengar Pendapat Proyek Meikarta Hari Ini

Balada Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun

Balada Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun

Kendati mendapat kesempatan menghuni rumah susun, tapi korban gusuran di Jakarta harus menghadapi rentetan persoalan baru yang pelik.
28 Desember, 2016 dibaca normal 5 menit
Kendati mendapat kesempatan menghuni rumah susun, tapi korban gusuran di Jakarta harus menghadapi rentetan persoalan baru yang pelik.
tirto.id - “Kalau di sana bisa nabung sehari Rp20 ribu, di sini seribu saja susah,” kata Masruroh Noviani ketika ditemui reporter Tirto.id di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Dia tengah memetik cabai hijau di halaman belakang rusun. “Dapat 1 kilo kurang 1 ons nih,” katanya, menunjukkan kantong plastik berisi cabai.  

Sesudahnya, dia melanjutkan memasak di warung, yang diberikan pihak pengelola rusun, seukuran 2x4 meter persegi. Di rusun tempatnya menjalani kehidupan baru itu, setiap penghuni dibolehkan memanen cabai asalkan turut menyiram dan memfotonya terlebih dulu.

Sambil menggoreng kerupuk, Noviani menuturkan aktivitas barunya di rusun, seraya membandingkan kehidupan lamanya di Pasar Ikan, Penjaringan, yang digusur pada 30 Maret dan 1 April lalu. Dia salah satu dari 652 orang yang dipindahkan ke Rusun Rawa Bebek, berjarak sekitar 27 kilometer atau 2,5 jam dengan transportasi publik. Sebagian warga Pasar Ikan lain ditempatkan paksa ke Rusun Marunda.

Suaminya, Maman, menjalani profesi sebagai sopir truk pengiriman barang lintas provinsi selama 26 tahun. Kantornya di Pasar Ikan. Dalam 30 hari, bila tidak mengambil libur, biaya transportasi suaminya berangkat dan pulang dari rusun dan tempat kerja bisa menghabiskan uang sekira Rp1.080.000.  

Noviani berkisah, saban pagi sekira jam 4 pagi, suaminya rutin belanja sayuran, yang paling banter menghabiskan waktu pergi-pulang selama 1,5 jam. Setelah itu Noviani membuka lapak sayuran di halaman belakang rusun. Sementara, suaminya lanjut membuka penutup terpal kios makanan ringan di lantai dasar. Sekitar jam 8 pagi, Noviani menutup lapak lalu menjaga kios.

Selagi Noviani menjaga warung, Maman menumpang ojek motor untuk berangkat ke Stasiun Cakung, dengan ongkos rata-rata Rp10 ribu. Kemudian dia naik kereta menuju Stasiun Jakarta Kota dengan biaya Rp3 ribu. Lantas dia naik bus Kopami Jaya 02 menuju Mitra Bahari, sedikitnya menghabiskan ongkos Rp5 ribu. Biaya ongkos harian ini dijalaninya kembali ketika pulang ke rusun.

“Suami saya tadinya dari sini berangkat naik motor, nyampe sana kurang lebih satu jam kalau cepat. Cuma sering kecelakaan, mungkin dia ngantuk atau kecapean. Makanya akhirnya naik kereta. Pernah tulang tangannya patah pas pergelangan. Parah,” kata Noviani.

Untuk biaya sewa rusun, listrik, dan air dalam sebulan, keluarganya harus membayar sekitar Rp540 ribu. Selain biaya makan sehari-hari, dia juga harus membayar ongkos pulang-pergi kedua anaknya ke SDN Pulo Gebang 13, yang menelan biaya sebulan Rp300 ribu.

“Kasihan, kan. Ini masuknya jam 10. Pulangnya jam 3 sore. Bus sekolahnya, yang jadi fasilitas rusun cuma bawa anak SMP. Jemput juga anak SMP. Jam 5:30, anak-anak harus berangkat. Masak dia masuk jam 10 tapi jam setengah 6 pagi harus berangkat?” ujarnya.

Tak jauh dari Noviani, Andi (44) tampak termenung di bibir kolam yang baru dibuat sebulan lalu. Sesekali Andi melempar makanan ikan ke kolam. Dia lahir dan hidup di daerah Pasar Ikan. Beda dengan huniannya dulu, kini tak ada lagi hamparan air yang luas, selain kubangan kolam ikan buatan di rusun.

Andi bekerja sebagai kuli periklanan, sementara setiap hari istrinya bekerja buruh pembersih jeroan ikan. Untuk bekerja, hingga kini keduanya harus tetap bolak-balik ke Pasar Ikan. Keluarganya kewalahan membayar biaya sewa rusun, listrik, dan air. Ditambah harus menanggung biaya hidup dua anak yang duduk di bangku SD dan SMP.

“Nunggak 2 bulan. Baru-baru kemarin kita bayar tapi nyicil. Untuk menempuh tempat kerja jauh,” kata Andi kepada Tirto.  

Menunggak Biaya Sewa, Tidur di Gerobak

Menjelang petang, enam petugas kebersihan menggotong bak sampah seukuran 1x0,5 meter di halaman belakang rusun Rawa Bebek. “Semua sampah di rusun ini ditampung di situ,” kata Andi, sambil menunjuk para petugas kebersihan yang menuangkan isi bak sampah kecil ke dalam bak lebih besar.

Seorang perempuan tua berkulit gelap tiba-tiba mendekat. Tidak mempedulikan bau bak sampah menyengat, dia meminta satu kantong plastik besar bewarna hitam.

“Buat nyari plastik bekas. Saya pemulung tapi warga sini,” kata perempuan itu saat reporter Tirto.id bertanya apakah dia warga rusun atau orang luar. Perempuan itu berjalan mendekati kolam ikan tempat Andi tengah tercenung. Saat ditanya apakah dia bersedia diwawancara, dia menolak. “Saya sibuk kerja, enggak bisa diajak ngobrol,” katanya. Dia juga enggan memberitahu namanya.

Saat dikonfirmasi soal pemulung itu, Darnawati Sembiring, Kepala Unit pengelola Rusun Rawa Bebek, membenarkan bahwa perempuan itu semula warga Pasar Ikan. Setiap sore dia sering memulung barang bekas di sekitar rusun.

Pernah suatu kali perempuan itu, yang terdaftar sebagai penghuni rusun, menunggak biaya sewa. Darnawati mendatangi unitnya yang gelap karena nunggak biaya listrik.

“Sempat dia bilang, 'Saya balik lagi deh, tinggal di gerobak.' Saya tidak lepaskan. Pemerintah harus bertanggungjawab orang-orang seperti itu. Jadi saya tidak lepas,” kata Darnawati kepada Tirto.  

Selain dihuni warga gusuran dari Pasar Ikan, Bukit Duri, dan Kali Krukut, Rusun Rawa Bebek diperuntukkan bagi warga miskin yang belum menikah.

Dari hunian lama mereka di Pasar Ikan dan Bukit Duri, sekitar 2.110 warga dibawa paksa ke rusun di Jakarta Timur itu, wilayah dengan pendapatan rumah tangga terendah di seluruh Jakarta, yakni 27,45 persen (upah minum layak Jakarta tahun 2016 adalah Rp3,1 juta).

Gaji pokok suami Noviani sekira Rp 1,5 juta. Di sisi lain dalam sebulan, usaha dagangan keluarga itu rata-rata laku Rp200 ribu. Pendapatan ini jauh jika dibandingkan dengan biaya kebutuhan hidup minimum atau layak menurut hitungan BPS DKI Jakarta (2015), yakni Rp2,5 juta.

Rentan Diusir

Setiap kepala keluarga dari lokasi gusuran ini, ketika diproses sebagai penghuni rusun, wajib menandatangani surat perjanjian dengan pihak kepala unit rusun. Sementara penempatan blok atau lantai dipilih dari hasil undian. Jangka waktu mereka menyewa, sesuai Peraturan Gubernur nomor 111 tahun 2014, selama 2 tahun. Sesudahnya mereka akan dievaluasi, yang lebih menekankan pada ketaatan penghuni membayar sewa bulanan.

Setelah prosedur tuntas, setiap unit rusun diberikan kartu rusun. Kartu ini adalah kerja sama pemerintah provinsi Jakarta dengan Bank DKI dan PT Transportasi Jakarta. Ia dipakai sebagai satu pintu: membayar biaya sewa dan air serta sebagai kartu gratis menggunakan bus TransJakarta. Untuk yang terakhir, sebagai penekanan, kartu itu hanya berlaku untuk satu kepala keluarga, bukan satu orang.

Sementara, berdasarkan surat perjanjian penghuni rusun yang mengacu pada Peraturan Gubernur tentang mekanisme penghunian rusun, bila terjadi keadaan kahar (bencana, kebakaran) dan perubahan peruntukan lahan rusun, maka para penghuni rusun “harus mengosongkan … tanpa menuntut ganti rugi berapa pun dan dengan alasan apapun.”

Balada Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun

Terkait biaya sewa, warga cukup menabung di rekening di Bank DKI dengan deposito minimal harga sewa plus Rp50 ribu. Setiap bulan Bank DKI melakukan debet otomatis, dengan menyisakan uang minimal di rekening sebesar Rp50 ribu itu.

Jika warga hunian rusun menunggak, mereka dikenakan denda otomatis sebesar 2 persen setiap bulan.

Biaya sewa di tiap rusun berbeda. Di Rusun Marunda, untuk setiap unit tipe 30, lantai I seharga Rp159 ribu/bulan. Semakin ke atas, biaya sewanya semakin murah: Rp151 ribu (lantai 2), Rp144 ribu (lt. 3), Rp136 ribu (lt. 4), dan Rp128 ribu (lt. 5). Sedangkan biaya sewa Rusun Jatinegara Barat dibikin rata untuk semua lantai (ada 16 lantai), sebesar Rp300 ribu/bulan.

“Saya dibantu anak kalau bayar.” kata Karyanti, warga gusuran dari Kalijodo yang dipindahkan ke Rusun Marunda. “Anak kerja di laundry Pluit. Ini sudah 3 bulan belum bayar. Sakit. Sakit,” ujar perempuan berusia 48 tahun itu.

“Digusur tanpa bantuan apa-apa. Tanpa ganti rugi. Ahok, mah, gubernur paling kejam,” keluh Karyanti.

“Saya pengin di sini ada koperasi simpan pinjam,” tambahnya. “Makanya saya jual soto, tapi berhenti lagi.” Kini, saban hari, Karyanti bersama suami berkeliling rusun menjajakan gorengan.

Darnawati, Kepala Unit rusun Rawa Bebek, menjelaskan bahwa penghuni rusun di tempatnya dari gusuran Bukit Duri kini menempati 377 unit, Pasar Ikan 164 unit, dan Krukut 23 unit. Di rusun yang sama, warga dari Bukit Duri dikenakan biaya sewa beragam, semakin tinggi lantai semakin murah—sama dengan rusun Marunda. Paling mahal Rp300 ribu di lantai 1 hingga paling murah di lantai 5 Rp200 ribu.

Tetapi ini tidak berlaku untuk warga gusuran dari Pasar Ikan, seluruh lantai diterapkan sama biaya sewa, Rp300 ribu. Alasannya, mereka ditempatkan di blok rusun yang diperuntukkan bagi masyarakat umum-miskin. Blok rusun bagi warga Pasar Ikan yang seharusnya mereka tempati masih dalam proses pembangunan.

Bagaimana tunggakan sewa di Rusun Rawa Bebek? Jumlahnya variatif, tetapi ada yang tenggang hingga tiga bulan.

“Saat ini kalau jumlah tunggakan lebih kurang Rp120 juta untuk semuanya,” kata Darnawati.

Menambah Jumlah Penduduk Miskin

Warga gusuran menambah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Sensus BPS DKI Jakarta (Maret 2015), ada 487.388 orang miskin. Ia bertambah menjadi 503.038 orang (September 2015) dan naik lagi menjadi 510.359 jiwa (Maret 2016).

Mereka yang digusur paksa juga menambah persentase warga yang menghuni rumah sewa. Rilis BPS DKI Jakarta tentang persentase rumah tangga menurut provinsi dan status kepemilikan rumah kontrak atau sewa, pada 2014 sebanyak 33,71 persen, sedangkan tahun 2015 sebanyak 34,13 persen.

Bila mengacu UU nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, negara wajib menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat. DKI Jakarta menanggung rencana pembangunan sekitar 70.000 rumah setiap tahun. Keterbatasan lahan di wilayah Jakarta bikin pemerintah (maupun pihak swasta) membangun hunian secara vertikal (ke atas).

Arifin dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih terus melakukan pembangunan rusun khusus program penggusuran. Sejauh ini, pemerintah mengelola 23 rusunawa bagi warga korban penggusuran paksa.

“Yang jelas, saya kalau jadi bangun rusun untuk tahun besok (2017) itu 11 ribuan unit. Ada di beberapa lokasi. Intinya ada di 22 lokasi,” kata Arifin kepada Tirto.id.

Baca juga artikel terkait PENGGUSURAN JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Dieqy Hasbi Widhana
(tirto.id - dqy/fhr)

Laporan 1: Balada Korban Penggusuran yang Tinggal di Rusun
Laporan 2: Di Rumah Susun, Kondisi Ekonomi Korban Gusuran Kian Sulit
Laporan 3: Penghuni Rusun: "Harapan Saya Punah"
Laporan 4: "Kecil Peluang Pemerintah Menaati Putusan Class Action"

Keyword