tirto.id - Industri penerbangan nasional tengah dirundung berbagai tekanan, mulai dari tingginya harga bahan bakar avtur hingga beban biaya operasional yang menggerogoti keuangan maskapai. Hal itu mendorong manajemen perusahaan memutar otak agar tak merugi.
Salah satu upaya yang dilakukan maskapai yakni menerapkan bagasi berbayar untuk rute penerbangan domestik. Kebijakan ini pertama diberlakukan oleh Lion Air pada 22 Januari lalu. Kemudian diikuti Citilink yang akan menerapkan kebijakan tersebut pada 8 Februari mendatang.
Kebijakan bagasi berbayar ditempuh maskapai penerbangan berbiaya hemat alias low cost career (LCC) untuk mengakali dampak kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional lainnya.
Direktur Niaga Citilink Indonesia, Benny Rustanto, mengatakan jika terus menutup biaya bagasi dengan harga tiket, maka maskapai terancam rugi bahkan berhenti operasional.
"Kami tidak mau Citilink stop operation selamanya sehingga kami lakukan bagasi tercatat akan dikenakan biaya," kata dia di Auditorium Garuda Indonesia, Kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019) kemarin.
Berdasarkan data Indonesia National Air Carrier (Inaca), asosiasi maskapai, kenaikan avtur terjadi sejak 2016 sebesar 125 persen. Padahal, pengeluaran maskapai paling besar adalah avtur sebesar 40 persen.
Di sisi lain sejak 2016, maskapai belum menaikkan harga tiket lantaran terganjal tarif batas atas yang diberlakukan Kementerian Perhubungan. Sehingga, strategi usaha seperti pengenaan tarif pada bagasi pesawat menjadi sulit dihindarkan.
Dikaji Ulang
Kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai Lion Air dan Citilink menjadi sorotan Komisi V DPR. Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Susiantomo mendesak Kementerian Perhubungan agar menunda kebijakan tersebut.
"Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," kata Sigit di Gedung DPR RI, Selasa (29/1/2019).
Selain itu, Komisi V DPR juga mendesak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 tahun 2015 yang dianggap sebagai pembenaran maskapai untuk menerapkan kebijakan bagasi berbayar direvisi. Dalam Pasal 22 khususnya butir c tertulis bahwa maskapai berbiaya hemat dapat mengenakan biaya untuk pengangkutan bagasi tercatat.
Menurut Sigit, Kemenhub perlu mengkaji ulang besaran komponen tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat.
"Formulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang," ujarnya.
Menanggapi itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana Pramesti mengatakan setuju untuk mengkaji ulang kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai penerbangan.
"Soal itu [bagasi berbayar] kami akan kaji ulang," kata Polana di ruang rapat Komisi V DPR, Selasa (29/1/2019).
Sementara Direktur Utama Citilink, Juliandra Nurtjahjo, mengatakan akan mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh Kemenhub. Ia berharap Kemenhub juga mencarikan solusi bagi maskapai untuk menutup defisit keuangan,
"Namanya masukan kami pasti pertimbangkan. Ya, kan, kami nunggu nanti mau rapat sama perhubungan udara," kata Juliandra di Gedung DPR RI.
Kendati begitu, kata Juliandra, Citilink tetap akan melakukan sosialisasi terkait penerapan bagasi berbayar. "Sosialisasi jalan terus enggak apa-apa, masalahnya pemberlakuan kapan ya itu."
Maskapai Lion Air juga akan menyesuaikan kebijakan bagasi berbayar dengan keputusan Kemenhub. Managing Director of Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro, mengatakan akan merombak strategi untuk pemasukan perusahaan.
"Kami akan lebih fleksibel sebagai pengusaha. Kalau itu menjadi fixed [keputusan tetap] kami akan buat strategi baru lagi untuk bisnis proses supaya dapat yang sustain," ujar Daniel.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Gilang Ramadhan
