tirto.id - Sepanjang musim panas 1936, orang-orang Arab di Palestina melakukan pemberontakan terhadap otoritas Inggris dengan mogok kerja dan berhenti bayar pajak. Mereka dimobilisasi oleh Komite Tinggi Arab, sekelompok intelektual dan elite parpol Palestina pimpinan Haji Amin el-Husseini, Mufti Besar Yerusalem yang juga nasionalis Arab. Relawan Arab dari negara-negara sekitar turut bergabung dalam aksi pemberontakan, kelak berujung pada kekerasan yang menyasar pasukan Inggris sampai pemukiman Yahudi.
Pemerintah Inggris lantas menunjuk Lord William Peel untuk menggelar investigasi. Melansir pendapat Komite Tinggi Arab yang dituangkan dalam laporan Komisi Peel (1937), kerusuhan terjadi karena keinginan bangsa Arab Palestina untuk mengakhiri mandat kekuasaan Inggris dan merdeka. Komisi Peel menambahkan, hasrat tersebut berkaitan pula dengan “ketakutan terhadap dominasi bangsa Yahudi, baik dalam hal politik dan ekonomi” di kalangan Arab.
“Cukup jelas, perkara Palestina bersifat politis. Seperti ditemui di mana-mana, ini adalah masalah nasionalisme pemberontak. Satu-satunya perbedaan adalah, di Palestina nasionalisme Arab terikat erat dengan antagonisme terhadap orang-orang Yahudi,” tulis Komisi Peel dalam laporannya. Komisi Peel kemudian menyusun wacana untuk membagi wilayah Palestina agar dapat mengakomodasi komunitas Arab dan Yahudi secara bersamaan.
Kongres Pan-Arab (1937)
Di pengujung musim panas tahun 1937, sekitar 450 orang berpartisipasi dalam Kongres Pan-Arab di resor perbukitan Bludan, Suriah. Pertemuan ini menjadi ajang solidaritas tokoh-tokoh dari sejumlah negara berbahasa Arab untuk memprotes rencana partisi Palestina yang diajukan Komisi Peel.
Pada waktu yang sama, Konferensi Bludan kurang tepat untuk disederhanakan sebagai gerakan Pan Islamis. Di antara sekian pesertanya, terlihat sejumlah pemuka agama Ortodoks dan figur-figur Kristen, demikian amatan jurnalis Foreign Affairs Robert G. Woolbertdalam ulasan berjudul “Pan-Arabism and the Palestinian Problem” (1938). Perlu dicatat pula bahwa penyelenggara acara, Komite Tinggi Arab, juga dipimpin oleh beberapa tokoh Kristiani.
Woolbert tak mendapati satu pun delegasi yang berasal dari negara non-berbahasa Arab. Tak ditemui pula perwakilan resmi negara. Sebagai suatu gerakan, menurut Woolbert, Pan-Arabisme masih terlalu muda dan eksperimental. Dominasi kekuataan Inggris Raya masih terlampau kuat, sehingga anggota kabinet dari Irak atau Mesir, misalnya, tampak belum nyaman untuk terlibat dalam suatu bentuk “manifestasi anti-Inggris yang blak-blakan” seperti itu. Terlepas dari itu, Woolbert mendapat kesan bahwa delegasi paling aktif berasal dari Palestina, Suriah dan Irak, diikuti oleh perwakilan dari Mesir, Lebanon dan Trans Yordan.
Resolusi-resolusi yang dihasilkan dari Kongres Pan-Arab intinya bertujuan untuk mempertahankan Palestina sebagai negara Arab. Para delegasi ingin Deklarasi Balfour ditarik dan keran imigrasi orang Yahudi ditutup (mereka diperbolehkan tinggal di sana sebagai minoritas saja). “Para delegasi berjanji di hadapan Tuhan, sejarah, bangsa Arab dan masyarakat Islam untuk melanjutkan perjuangan dan usaha mereka atas nama tujuan bangsa Arab di Palestina sampai [Palestina] diselamatkan dan kedaulatannya bertumpu pada dirinya sendiri,” demikian pernyataan Kongres dikutip dari laporan Woolbert.
Kantor berita komunitas Yahudi internasional, Jewish Telegraphic Agency mewartakan resolusi-resolusi yang diadopsi di Konferensi Bludan sebagai “tuntutan para ekstremis Arab”. Mereka juga menilai acara ini sudah membatasi gerakannya pada isu Palestina alih-alih membangun pondasi atau merumuskan agenda Pan-Arabisme yang lebih luas.
Ideologi Pan-Arabisme
Konflik Israel-Palestina berangkat dari kejengahan rakyat Arab di Palestina terhadap otoritas Inggris, yang diserahi mandat kekuasaan di sana oleh Liga Bangsa-bangsa sejak 1920. Kelak, perkara ini berperan penting dalam memupuk Pan-Arabisme atau nasionalisme di kalangan bangsa Arab dalam menentang berbagai bentuk penindasan dan penjajahan oleh kolonialis Eropa.
Mengutip penjelasan ringkas profesor sejarah Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou dari Graduate Institute of Geneva, Pan-Arabisme merupakan gerakan politis untuk mengadvokasi persatuan politik, budaya dan sosio-ekonomi bangsa Arab di negara-negara pasca-dekolonisasi yang membentang dari Arab Timur sampai Barat. Awal mulanya dapat ditelusur sejak akhir abad ke-19, sampai mencapai momentum pada dekade 1960-an terutama di bawah figur kharismatik presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Setelah itu, narasi Pan-Arab mulai meredup bersamaan dengan menguatnya gerakan Islamis.
Masih dilansir dari pandangan Mohamedou, salah satu kelemahan dari Pan-Arabisme berkaitan dengan kontradiksinya dipandang sebagai sejarah Arab. Gerakan ini pada dasarnya ingin membangkitkan Renasains-nya Arab sebagai basis bagi bangsa Arab yang modern. Pada waktu bersamaan, era kejayaan tersebut lekat dengan karakteristik Imperium Arab-Islamis yang disokong oleh agama, alih-alih ideologi sekuler.
“Seiring rezim-rezim nasionalis berguguran pada dekade 70-an—ditandai dengan wafatnya Nasir ada 1970—dan semakin diktatorial, kelompok oposisi pun logikanya bisa datang dari gerakan-gerakan Islamis yang memahami Renasains secara berbeda, yakni melalui keimanan alih-alih identitas,” tandas Mohamedou.
Jatuh-Bangun Pan-Arabisme
Nayef R.F. Al-Rodhan, Graeme Herd dan Lisa Watanabe dalam bukuCritical Turning Points in the Middle East 1915-2015 (2011) menjabarkan sejumlah insiden penting yang menentukan arah masa depan Pan-Arabisme berikut relasi historisnya dengan perkara Palestina. Misalnya, kekalahan yang dialami Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak dalam perang melawan Israel tak lama setelah bangsa Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya di Palestina (1948). Kejadian ini begitu memalukan bagi negara-negara Arab, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan elite politiknya.
Dalam konteks di atas, kekalahan tersebut justru memperkuat gerakan unifikasi Arab, terutama di bawah pengaruh Nasir dengan ideologinya yang berangkat pada paham Pan-Arabisme, sosialisme dan prinsip non-blok. Selain dipandang sebagai pemimpin dunia Arab, Nasser juga dielu-elukan atas pencapaian politisnya melalui nasionaliassi Terusan Suez pada 1956—suatu pukulan telak buat Israel, Inggris dan Perancis.
Mengutip pandangan Al-Rodhan dkk, nasionalisasi Suez memperkokoh gerakan Pan-Arabisme, di samping mempertegas permusuhan antara bangsa Arab dengan Israel, serta dengan dunia Barat. Selain dipopulerkan Nasir, gerakan nasionalis Arab juga populer melalui Ba’athisme di Suriah. Pemahaman ini dikembangkan oleh partai sosialis dan pro-demokrasi Ba’ath (Kebangkitan) yang punya visi melawan ketidakadilan sosial dan penindasan, serta mempersatukan bangsa Arab.
Namun, seiring berjalannya waktu, keakraban antarnegara Arab malah memudar. Relasi Mesir dan Irak retak karena rezim Irak pasca-revolusi 1958 lebih menyukai kelompok komunis daripada nasionalis Arab. Hubungan Mesir-Suriah juga remuk karena persatuan politik keduanya di bawah panji United Arab Republic (UAR) tidak berjalan seimbang, sehingga Suriah meninggalkan UAR pada 1961. Perang sipil di Yaman pada 1962 juga menimbulkan perpecahan antara Mesir (yang mendukung rezim baru Yaman) dan Arab Saudi (pro-rezim lama).
Menuju Kebangkitan Gerakan Islamis
Perang Arab-Israel 1967 atau Perang Enam Hari, menjadi momen penting penanda redupnya api semangat Pan-Arabisme yang diadvokasi Nasir. Sekali lagi, negara-negara Arab (Mesir, Suriah, Yordania) gagal merebut kembali tanah Palestina dari pasukan Israel. Namun kali ini, bangsa-bangsa Arab mulai sadar bahwa persatuan politik Arab tak lebih dari suatu ilusi. Al-Rodhan dkk juga mencatat, kekalahan dalam Perang 1967 turut mendorong bangkitnya lagi ideologi dan gerakan Islamis. Pasalnya, tokoh-tokoh berpengaruh di kawasan sekitar mulai memandang bahwa kekalahan tersebut salah satunya disebabkan oleh lemahnya ketaatan masyarakat Arab terhadap agama.
“Gerakan-gerakan Islamis mengartikulasikan keinginan akan pencarian solusi yang lebih otentik untuk berbagai masalah kontemporer dan alternatif dari sekularisme,” tulis Al-Rodhan dkk. Bukan berarti grup-grup Islamis tidak punya agenda politis sebelumnya, namun kekalahan pada 1967 mempertegas akhir Pan-Arabisme sehingga “gerakan Islamis tak sekadar kentara, melainkan juga semakin kredibel”. Al-Rodhan dkk menambahkan, “Gerakan-gerakan Islam terutama marak di kalangan masyarakat yang mengalami disrupsi sosial akibat perubahan politik dan ekonomi yang cepat pada 1970-an.”
Di Mesir, Nasir menghadapi Ikhwanul Muslimin (IM) yang menolak narasi nasionalisme sekuler dan terkenal dengan slogan “Islam hooah al-hal” (Islam adalah solusi dari masalah yang dialami bangsa Mesir dan umat manusia). Selama Nasir berkuasa, gerakan IM direpresi, tokoh-tokohnya dijebloskan ke penjara. Namun setelah Nasir wafat pada 1970, penerusnya, Anwar Sadat mulai melunak pada gerakan Islam dengan memberikan ampunan pada pengikut IM. Sikap ini dipandang sudah memberikan peluang bagi IM untuk memperkuat basisnya, terutama di lingkup kampus dan mahasiswa. Beberapa gerakannya bermekaran menjadi grup-grup militan. Salah satu anggota IM, Ayman al-Zawahiri misalnya, berada di balik organisasi Egyptian Islamic Jihad yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Sementara di Palestina, cabang IM berkembang menjadi Hamas (1987) sebagai oposisi Palestine Liberation Organization (PLO) yang didominasi faksi partai sekuler Fatah.
Bangkitnya IM dan gerakan Islam politik ini tidak diduga. Jurnalis senior Hisham Melhem dalam artikel di Foreign Policy (2017) menulis, “Tak satu pun dari kami yang aktif secara politik kala itu [pra-1967] bakal percaya, bahwa kaum Islamis reaksioner dan eklusivis, terutama gerakan Sunni Ikhwanul Muslimin dan berbagai cabangnya, serta kemudian Syiah Hizbollah, bakal mendominasi kehidupan dan politik Arab pada dekade-dekade setelahnya.” Sebelumnya, kelompok kiri kerap mencibir dan mengesampingkan gerakan kaum Islamis.
Islamisasi Isu Palestina
Islamisasi isu Palestina menjadi dampak tak terelakkan dari gencarnya gerakan Islamisme. Terlebih, dalam perang 1967, pasukan Israel berhasil mengambil alih situs bersejarah Kota Tua di Yerusalem, kota tersuci ketiga bagi umat Muslim setelah Mekkah dan Madinnah.
Dalam studi yang terbit di British Journal of Middle Eastern Studies (2017), Noha Mellor mencoba menelusuri bagaimana isu Palestina dibingkai dalam diskursus Islamis oleh Ikhwanul Muslimin (IM).
Dari sejumlah naskah majalah yang pernah IM publikasikan, Mellor mendapati bahwa tokoh-tokoh IM dari Mesir sudah mulai aktif menyuarakan sentimen terhadap kaum Yahudi semenjak gerakannya meluas pada akhir dekade 1930-an. Salah satunya melalui serial artikel di majalah Al-Nadhir berjudul “Bahaya Orang Yahudi” karya Mahmoud Saleh. Setiap seri menggambarkan usaha-usaha bangsa Yahudi untuk menentang Islam, misalnya dengan penyebaran Freemansory dan ideologi Marxis. Tulisannya juga menuduh orang-orang Yahudi berkomplot untuk menguasai seluruh lini kehidupan (ranah intelektual, penjualan senjata sampai bisnis media).
Di samping kampanye lewat media cetak, tokoh-tokoh IM juga aktif berceramah dari masjid ke masjid untuk menyerukan dukungan terhadap umat Muslim di Palestina. Aktivitas lainnya adalah menggalang donasi, ajakan boikot toko-toko milik orang Yahudi di Kairo, sampai mengerahkan aksi demo di berbagai tempat di Mesir.
Konflik Israel-Palestina rupanya juga dipandang sebagai alat pemersatu umat Muslim. Dikutip dari studi Mellor, naskah editorial majalah Al-Muslimun edisi November 1952 menulis, “Isu Palestina adalah hal paling utama bagi agama Islam dan umat Muslim…” Redaksi Al-Muslimun berpendapat bahwa perang 1948 hanyalah pertempuran pembuka, sebelum terjadi peperangan lebih besar ketika seluruh dunia bersatu untuk melawan Islam. Mereka tekankan, umat Muslim membutuhkan satu perkara untuk mempersatukan perjuangan mereka, setelah mereka tercerai-berai gara-gara era nasionalis yang dianggap berpandangan sempit.
Pada dekade 1970-an, ketika pemerintah Mesir pasca-Nasir melunak pada gerakan IM, terbit lagi majalah Al-Dawa. Masih melansir temuan Mellor, Al-Dawa merupakan publikasi yang blak-blakan menampilkan pandangan IM yang anti- Yahudi, Kristen, komunisme dan sekularisme. Bahkan, ada rubrik bacaan untuk anak-anak yang mengajarkan kebencian terhadap kaum Yahudi. Satu artikel misalnya, bercerita tentang seekor anak singa Muslim mengenyahkan kaum Yahudi. Di situ, Yahudi dideskripsikan sebagai pihak yang “berusaha menaklukkan seluruh umat manusia agar mau melayani rencana-rencana jahat mereka”.
Singkatnya, tulis Mellor, Ikhwanul Muslim sudah mengislamisasi isu Palestina dengan cara “mereduksinya menjadi tensi tak terhindarkan antara kaum Yahudi dan Muslim, alih-alih mengatasi akar politis di dalam konflik tersebut”. Mellor juga menyoroti, IM berusaha menampilkan gerakannya dalam balutan nasionalisme agama yang berakar pada Islam. Nasionalisme agama ini menjadi penanding dari nasionalisme sekuler atau berbasis teritorial seperti Pan-Arabisme, yang berjaya pada era kolonial di kalangan elite berpendidikan.
Menariknya, bukan hanya jazirah Arab yang menyaksikan ekspansi gerakan religius melalui Islamisme pasca-dekade 1970. Di seberang Atlantik, adidaya Amerika Serikat turut menghadapi kebangkitan fundamentalisme Kristen melalui gerakan yang digaungkan oleh Moral Majority. Organisasi ini didirikan Pendeta Jerry Falwell pada 1979 untuk mempromosikan pandangan konservatif, seperti menentang aborsi, pornografi, hak-hak kaum homoseks, sampai pengajaran teori evolusi di sekolahan. Mereka memandang bahwa transformasi sosial-budaya melalui kampanye gerakan hak-hak sipil sepanjang 1960-70-an sudah menggerus nilai-nilai moral di masyarakat tradisional Amerika.
Moral Majority juga dikenal karena aktivitas politiknya, mulai dari asosiasi mereka dengan kubu Republikan yang pro-Reagan, sampai dukungan mereka terhadap negara Israel. Washington Post edisi September 1981 sempat memberitakan kemesraan antara Pendeta Falwell dengan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, yang juga tokoh pendiri partai berhaluan kanan Likud.
Dalam pertemuan mereka yang ketiga tersebut, Begin memuji Falwell dan komunitas Moral Majority sebagai “teman-teman yang setia dan tulus”. Begin mengaku kesulitan mencari sekutu ketika Israel tengah dikritisi dunia karena aktivitas militernya untuk membela diri. Masih dilansir dari The Post, Begin juga memanfaatkan kedekatan dengan Falwell untuk meraih dukungan dari kaum Kristen fundamentalis Amerika, yang umumnya dipandang tidak terlalu akrab dengan komunitas Yahudi dan kecewa dengan kebijakan garis keras Begin.
Editor: Windu Jusuf
