Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mempunyai perhatian khusus terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Menteri Karding mengatakan, sebelum menjadi orang nomor 1 di RI, Prabowo berperan penting menyelamatkan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Wilfrida Soik dari hukuman mati di Malaysia pada tahun 2015.
“Alhamdulillah karena perjuangan Pak Prabowo, maka Wilfrida sampai hari ini di NTT masih hidup dengan baik. Beliau mewujudkan keinginan banyak aspirasi bangsa ini agar punya kementerian khusus yang menangani pekerja migran,” katanya di sela deklarasi pemberantasan penempatan pekerja migran Indonesia non prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat (Kalbar) di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kalbar di Pontianak, Jumat (20/6/2025).
Menurut Menteri Karding, peran membebaskan Wilfrida Soik itu berlanjut dengan keinginan Presiden Prabowo pada fokus tata kelola pelindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Dia memandang, perhatian Presiden Prabowo terhadap warga negara Indonesia (WNI) pekerja migran memang besar.
“Mungkin berangkat dari situlah beliau (Prabowo) ketika membentuk dan mengundang kami ke Kertanegara,” sambungnya.
Menteri Karding melanjutkan, dirinya dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta dalam momen sebelum pembentukan kabinet. Kala itu, Presiden Prabowo menitipkan pesan kepada dirinya untuk membantu tugas-tugasnya di pemerintahan.
Tugas pertama yang dititipkan Presiden Prabowo ke Menteri Karding, yakni memastikan pekerja migran Indonesia terlindungi, baik dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, pelanggaran hak-hak kerja dan hak asasi manusia.
“Mandat yang kedua, upayakan agar devisa yang lahir karena adanya pekerja migran yang disumbangkan atau yang kembali ke Indonesia,” kata Menteri Karding menirukan Presiden Prabowo kala itu.
Sejak saat itulah kewenangan memperjuangkan dan melindungi pekerja migran Indonesia menjadi lebih fokus dengan tata kelola tidak lagi setingkat badan negara, tetapi naik level menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Menteri Karding mengatakan, setelah delapan bulan memimpin KemenP2MI, pihaknya mendapati data pekerja migran Indonesia yang paling banyak mengalami kekerasan, eksploitasi hingga perdagangan orang berasal dari keberangkatan non prosedural atau ilegal.
“Dan jumlah orang yang berangkat secara non prosedural lebih banyak daripada yang berangkat secara prosedural,” tandasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
