Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Rabu, 11 Feb

Guru Madrasah Protes Batas Usia Rekrutmen ASN Hanya 35 Tahun

Dalam audiensi dengan DPR RI, PGM meminta batas umur seleksi ASN dinaikkan jad 40 tahun.
Sosial Budaya
Rabu, 11 Feb

Guru Madrasah Soroti Cepatnya Pegawai SPPG Diangkat Jadi PPPK

Banyak guru madrasah telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, namun belum mendapat pengakuan negara melalui status ASN atau PPPK.
Sosial Budaya
Rabu, 11 Feb

Guru Madrasah Ngadu ke DPR: Berbakti Tapi Tak Bisa Ikut PPPK

PGM Indonesia desak revisi aturan seleksi PPPK yang tidak mengakomodasi guru madrasah swasta.
Sosial Budaya
Rabu, 11 Feb

Menkes: 1.824 Orang Paling Kaya Masuk Daftar BPJS PBI Gratis

Pemerintah akan hapus data warga mampu dari daftar BPJS PBI demi beri ruang bagi pasien kritis.
Politik
Rabu, 11 Feb

Menkes Minta Seluruh RS Tetap Layani Pasien PBI BPJS Nonaktif

Budi menegaskan bahwa penyakit katastropik merupakan kondisi medis yang tidak boleh tertunda penanganannya karena taruhannya adalah nyawa pasien.
Hukum
Rabu, 11 Feb

Menperin Copot Pejabat Tersangka Kasus Ekspor CPO dan POME

Juru Bicara Kementerian Perindustrian memastikan berkomitmen untuk kooperatif serta siap menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penegak hukum.
Sosial Budaya
Selasa, 10 Feb

Wamenhaj: 3.515 PNS Kemenag Beralih Jadi Pegawai Kemenhaj

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan meski ada penambahan pegawai dari Kemenag, Kemenhaj masih membutuhkan sekitar sekitar 7.000 pegawai.
Sosial Budaya
Selasa, 10 Feb

Wamenhaj Ungkap Masih Ada Aset Belum Dialihkan dari Kemenag

Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan masih ada kendala pengalihan aset dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah.
Sosial Budaya
Selasa, 10 Feb

Kemenhaj Alokasikan Rp37 M untuk Penguatan Digitalisasi Layanan

Penyediaan DRC menjadi langkah krusial untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan sistem sehingga data jemaah haji tetap aman dan layanan tak terhenti.
Politik
Selasa, 10 Feb

Komisi I DPR RI Setujui Hibah Kapal dari Jepang untuk TNI

Setelah disetujui di tingkat Komisi I, mekanisme selanjutnya adalah pembahasan dalam Rapat Paripurna DPR RI.