Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Ekonomi
Rabu, 14 Jan

Amran Catat 107,4 Ribu Hektare Sawah Rusak Imbas Bencana Sumatra

Mentan Amran menyebut angka kematian hewan ternak di ketiga provinsi terdampak bencana Sumatra juga tembus mencapai 824.991 ternak.
Politik
Rabu, 14 Jan

Senator Papua Barat Daya Tolak Pengembangan Sawit di Wilayahnya

Senator Papua Barat Daya, Paul Finsen, mengatakan orang Papua tidak suka dengan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di sana.
Politik
Rabu, 14 Jan

DPD RI Buka Opsi Pelaksanaan Pilkada Gubernur Tak Langsung

Secara pribadi, Sultan berpandangan bahwa mekanisme langsung perlu ditinjau ulang karena biaya politik dalam sistem demokrasi Indonesia mahal.
Sosial Budaya
Rabu, 14 Jan

Komisi I Dukung Blokir Grok AI, Ingatkan Pemerintah Tak Reaktif

Andina juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan beretika.
Bisnis
Rabu, 14 Jan

DPR Ungkap Temuan Pengusaha Cuma Daftarkan 70% Pekerja ke BPJS

Kepesertaan BPJS adalah hak pekerja sebagai warga negara. Dalih apa pun tidak dapat menggugurkan hak pekerja untuk dapat jaminan sosial.
Politik
Selasa, 13 Jan

BGN: Hanya Pegawai Inti SPPG yang Bisa Diangkat PPPK

Menurut Nanik, hal ini penting untuk diluruskan agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan.
Flash News
Selasa, 13 Jan

DPR Usul Bawaslu Awasi Pilkades karena Marak Politik Uang

Usulan ini muncul karena maraknya politik uang di Pilkades yang minim pengawasan, meski sejumlah daerah sudah menerapkan sistem e-voting.
 
Hukum
Selasa, 13 Jan

Komisi I DPR Desak Kemlu Cepat Tangani Penculikan 4 WNI di Gabon

Ia menegaskan bahwa Kemlu perlu segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas setempat.
Hukum
Selasa, 13 Jan

Politik Uang Jerat Kepala Daerah, Dede Yusuf Beberkan Sebabnya

Kata Dede, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hampir 40 persen kepala daerah terindikasi bermasalah dengan pidana.
Politik
Selasa, 13 Jan

Komisi II Buka Peluang Lakukan Kodifikasi UU Pemilu & UU Pilkada

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.