Nabila Ramadhanty

RUU Hukum Acara Perdata juga memberi perhatian pada pemenuhan hak kelompok rentan di lingkungan peradilan, termasuk penyandang disabilitas.

Di tengah gagal bayar Rp1,47 triliun, lender mempertanyakan transparansi Dana Syariah Indonesia dan menyoroti dugaan laporan tidak akurat ke OJK.

Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.

Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.

Koordinator FSHA, Ade Darussalam, mengaku para hakim ad hoc selama ini hanya mendapatkan tunjangan kehormatan.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari respons darurat atas menurunnya fungsi ekologis hutan di wilayah terdampak.

Surat Edaran Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tanggal 8 Desember 2025 menegaskan kayu hanyut tak boleh diperjualbelikan.

Raja Juli menekankan bahwa urgensi ini lahir dari evaluasi mendalam mengenai tekanan terhadap hutan Indonesia.

Kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur jalan di wilayah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Agam, hingga Tapanuli, jadi tantangan penyaluran bantuan.

Menurut Mentan Amran, dana dari APBN 2026 sebesar Rp1,49 miliar, nilainya masih jauh dari kebutuhan di lapangan.