Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 24 Feb

DPR: Jangan Gegabah Transfer Data ke AS, Lembaga PDP Belum Ada

Berdasarkan UU PDP, TB Hasanuddin mengingatkan transfer data antarnegara harus memenuhi prinsip kesetaraan perlindungan sehingga tidak bisa asal dilakukan.
Sosial Budaya
Selasa, 24 Feb

DPR Usul Rekrutmen LPDP Disesuaikan Kebutuhan Tenaga Kerja

Dalam pernyataannya, Lalu menekankan bahwa desain beasiswa harus sejalan dengan kebutuhan strategis nasional.
Hukum
Selasa, 24 Feb

DPR: Pengiriman TNI ke Gaza untuk Misi Kemanusiaan, Bukan Tempur

“Pasukan TNI tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang berhadapan dengan salah satu aktor konflik.”
Hukum
Selasa, 24 Feb

Anggota Brimob Tewaskan Siswa di Tual, DPR: Jangan Ada Impunitas

Proses hukum anggota brimob dalam kasus di Tual harus dilakukan transparan tanpa kompromi.
News Plus
Sabtu, 21 Feb

Bioskop Mini Alfamart, Strategi Hadapi Gempuran Belanja Online?

Adanya bioskop mini di Alfamart menunjukkan fungsi minimarket tidak lagi hanya untuk membeli barang lalu pulang, tetapi bisa menjadi tempat singgah.
Sosial Budaya
Jumat, 20 Feb

Komisi X Siapkan Aturan Pembatasan Usia Akses Konten Digital

Kajian pembatasan usia akses digital bagi anak sekolah dilakukan menyusul kasus tewasnya seorang siswa SMP di Kampung Gajah, Bandung.
Decode
Jumat, 20 Feb

Lubang di Aspal, Retak dalam Tata Kelola

Jalan rusak bukan semata lubang di permukaan aspal. Ada unsur tata kelola infrastruktur, pengawasan anggaran, dan keberanian aparat penegak hukum di sana.
Decode
Kamis, 19 Feb

Bertaruh Nyawa di Jalan Rusak, Mempertanyakan Tata Kelola

Tahun 2026 baru berjalan 2 bulan sudah ada kasus berulang kecelakaan yang berujung kematian akibat dari jalan rusak di Tangerang dan Jakarta.
Politik
Minggu, 15 Feb

TNI AL Amankan Timah & Logam Tanah Jarang Senilai Rp173,6 M

TNI AL memamerkan hasil tangkapan barang bukti timah balok, pasir timah, dan logam tanah jarang dengan nilai mencapai Rp173,6 miliar.
Hukum
Minggu, 15 Feb

PDIP Sebut RUU Perampasan Aset Harus Sesuai dengan HAM

PDIP menyebut RUU Perampasan Aset harus sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan prinsip due process of law.