Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 12 Jan

Megawati ke Pram soal Banjir Jakarta: Jangan Reaktif, Pakai Data

Dalam arahannya, Megawati menekankan bahwa penanganan banjir harus berbasis data identifikasi lapangan dan desain kebijakan yang berkelanjutan.
Politik
Senin, 12 Jan

PDIP Soroti Otoritarianisme Populis dan Pembungkaman Kritik

Jamaluddin menyampaikan catatan terhadap bekerjanya otoritarian populis yang membungkam suara kritis dan mengabaikan mekanisme check and balances.
Politik
Senin, 12 Jan

Reformasi Polri, PDIP Desak Penghapusan Dwifungsi Jabatan Sipil

Jamaluddin mengatakan, bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.
Hukum
Senin, 12 Jan

Kriminolog UI Usul 2 Wakapolri untuk Wilayah Barat dan Timur

Selain mengusulkan ada dua Wakapolri, Adrianus juga mengusulkann pemisahan badan kepolisian berdasarkan badan kerja dan kewenangan wilayah.
Hukum
Jumat, 9 Jan

Kuasa Hukum Laras Faizati: Jaksa Gagal Buktikan Unsur Niat Jahat

Tim pembela Laras meminta majelis hakim menyatakan Laras tidak terbukti bersalah, serta membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan.
Hukum
Jumat, 9 Jan

Kuasa Hukum Laras Nilai Tuntutan JPU Abaikan Perspektif Gender

Kuasa hukum Laras menilai JPU tidak memasukkan pendekatan Feminist Legal Theory, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.
Hukum
Jumat, 9 Jan

Kuasa Hukum Nadiem Bantah Aset Sitaan Terkait Kasus Chromebook

Aset Nadiem, sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, berupa tanah dan bangunan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Flash News
Jumat, 9 Jan

Polisi Bantah Siksa dan Minta Uang Rp300 Juta ke Ammar Zoni

Ammar Zoni sempat mengaku diminta membayar Rp300 juta oleh penyidik kepolisian dengan dalih agar kasusnya tak dilanjutkan.
Hukum
Jumat, 9 Jan

Cerita Ammar Zoni: Diminta Rp300 Juta agar Kasus Dihentikan

Ammar juga mengaku diperintahkan untuk mengikuti alur prosedur dalam pembuatan BAP. Simak selengkapnya.
Flash News
Jumat, 9 Jan

Jaksa Minta Hakim Tolak Niat Nadiem Lakukan Pembuktian Terbalik

JPU mengatakan kewajiban utama membuktikan dakwaan tetap pada jaksa, menjadikannya sistem yang berimbang, bukan murni pembalikan beban pembuktian.