Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Ekonomi
Kamis, 29 Jan

Usulan Tambang Rakyat Sumbar Dipangkas, dari 332 ke 121 Blok

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimy, mengakui adanya selisih yang besar, bahkan menyebut angka usulan awal yang jauh lebih tinggi, yakni 495 blok.
Hukum
Kamis, 29 Jan

Habiburokhman soal Loyalitas Kapolri: 100% Loyal ke Prabowo

Habiburokhman mengungkapkan isu soal loyalitas Kapolri muncul dari tokoh yang pada masa politik 2024 lalu berseberangan dengan Presiden Prabowo.
Politik
Kamis, 29 Jan

PAN Dorong Hapus Ambang Batas Parlemen di Pemilu 2029

Eddy mengatakan, PAN berkeyakinan bahwa kehadiran sistem ambang batas parlemen membuat aspirasi jutaan pemilih tidak bisa tertampung di DPR.
Hukum
Kamis, 29 Jan

Safaruddin Desak Kapolres Sleman Terbitkan SP3 Kasus Hogi Minaya

Safaruddin juga menyoroti langkah kepolisian dan kejaksaan yang mencoba menempuh jalur restorative justice (RJ).
Hukum
Kamis, 29 Jan

Anggota DPR Semprot Kapolres Sleman karena Tak Paham KUHP Baru

Kapolres Sleman, Kombes Edy Setyanto terbata-bata mengenai nomor UU  undang-undang dan kapan KUHP baru mulai berlaku.
Hukum
Rabu, 28 Jan

KPK Respons Peluang Periksa Jokowi di Kasus Korupsi Kuota Haji

Ketua KPK menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal pemeriksaan Jokowi kepada penyidik.
Hukum
Rabu, 28 Jan

Batas Gratifikasi Jadi Rp1,5 Juta, KPK: Sesuai Tren & Inflasi

KPK juga menghapus ketentuan batas nilai gratifikasi untuk hadiah perpisahan, pisah sambut, dan ulang tahun.
Hukum
Rabu, 28 Jan

KPK Minta Dukungan Alat Canggih demi Bisa OTT Lebih Banyak Lagi

Fitroh Rohcahyanto menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu hambatan terbesar KPK dalam meningkatkan intensitas OTT.
Hukum
Rabu, 28 Jan

Kapolres Sleman Minta Maaf ke Hogi, Akui Salah Terapkan Pasal

Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo minta maaf ke Hogi Minaya dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Hukum
Rabu, 28 Jan

DPR Kawal Kasus Sudrajat, Pedagang Es Gabus yang Dipukul Aparat

Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam proses hukum.