Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 8 Jan

Pesan Nadiem: Biar Publik Menilai Kejanggalan Kasus Saya

Pesan dibacakan pengacaranya karena Nadiem tak diizinkan untuk menyampaikan pernyataan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Hukum
Kamis, 8 Jan

Jaksa Minta Izin Majelis Hakim untuk Sita Aset Nadiem Makarim

Kuasa hukum Nadiem keberatan atas permohonan penyitaan aset Nadiem karena jaksa belum bisa menunjukkan bukti korupsi yang mengalir ke kantong kliennya.
Hukum
Kamis, 8 Jan

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Nadiem di Kasus Chromebook

Roy menilai terdakwa Nadiem dan penasihat hukumnya tak dapat membedakan secara limitatif apa yang diatur dalam KUHAP saat menanggapi eksepsi Nadiem.
Hukum
Kamis, 8 Jan

JPU Minta Nadiem Tak Giring Opini Seolah Jadi Korban Kezaliman

JPU menilai penggiringan opini publik tersebut berpotensi dapat memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Hukum
Kamis, 8 Jan

Rekan Ammar Zoni Ungkap Dapat Siksaan saat Diperiksa soal Sabu

Terdakwa Asep mengaku dipaksa mengakui kepemilikan barang bukti sabu yang ditemukan di Lapas Salemba.
Hukum
Kamis, 8 Jan

Delpedro dkk Tak Terima Alasan Hakim Tolak Penangguhan Penahanan

Alasan hakim menolak penangguhan penahanan karena Delpedro dkk dinilai kerap terlambat datang ke persidangan yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi.
Hukum
Kamis, 8 Jan

Hakim Tolak Eksepsi Delpedro Dkk, Sidang Lanjut ke Pembuktian

Keberatan yang diajukan para terdakwa tidak dapat diterima karena dinilai tidak beralasan menurut hukum acara pidana.
Hukum
Kamis, 8 Jan

2 Terdakwa Bantah Kepemilikan 12 Paket Sabu di Rutan Salemba

Terdakwa I menyatakan sabu tersebut bukan miliknya, meski ditemukan di bawah kasur yang berada di area lemarinya.
Hukum
Rabu, 7 Jan

Saksi: Jual Solar di Bawah Bottom Price Belum Tentu Rugi

Ia menjelaskan bottom price hanyalah indikator internal yang bersifat dinamis sebagai referensi harga pasar spot setiap dua minggu.
Hukum
Rabu, 7 Jan

Djuyamto Akui Ada Intervensi Arif Nuryanta dalam Vonis Lepas CPO

Djuyamto menyebut Arif tidak melayangkan perintah perkara korporasi CPO harus diputus onslag atau lepas.