Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 26 Jan

Kapolri Tegaskan Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Listyo pun menilai posisi Polri saat ini sudah paling ideal dalam sistem ketatanegaraan, yakni di bawah Presiden RI.
Hukum
Senin, 26 Jan

Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret

Kronologi Kasus Hogi Minaya, ia menjadi tersangka setelah mengejar jambret yang menyerang istrinya pada April 2025. Ada upaya restorative justice.
Politik
Senin, 26 Jan

Mensesneg Tak Tahu Ada Perintah Hapus Tweet yang Kritik Prabowo

Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap fokus pada penyelesaian tugas-tugas negara.
Hukum
Senin, 26 Jan

Kapolri Pamer Polri Gagalkan Peredaran Narkoba Senilai Rp41 T

Listyo menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil dari pemrosesan 48.417 kasus narkoba dengan total 64.046 tersangka.
Hukum
Senin, 26 Jan

Kapolri: Posisi Ideal Polri Berada di Bawah Presiden Langsung

Dengan di bawah komando Presiden, Listyo menyebut tugas dan pekerjaan Polri tetap efektif, apalagi menghadapi geografis Indonesia yang luas.
Hukum
Senin, 26 Jan

Kapolri Dorong RUU Polri Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil

Jenderal Listyo menilai pengaturan di tingkat undang-undang diperlukan agar mekanisme penugasan Polri di instansi sipil memiliki pedoman yang baku.
Hukum
Senin, 26 Jan

Data Polri: Jelang Tengah Malam Rawan Pencurian dengan Kekerasan

Polri juga merinci berbagai titik lokasi yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan.
Hukum
Senin, 26 Jan

Berantas Kasus Judol, Kapolri Pamer Penyitaan Aset Rp1,5 Triliun

Polri telah menyita aset triliunan rupiah serta memblokir ribuan rekening yang terafiliasi dengan jaringan judi online.
Hukum
Senin, 26 Jan

Waktu Respons Layanan Panggilan 110 Polisi: 10 Detik

Kapolri Listyo Sigit menetapkan standar baru layanan darurat Polri. Respons panggilan 10 detik, sementara kehadiran personel di TKP dipatok 10 menit.
Hukum
Senin, 26 Jan

Yusril: Gabung Militer Asing Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Yusril menjelaskan setiap perubahan status kewarganegaraan selalu ditetapkan melalui keputusan resmi pemerintah.