Indeks Tulisan
Ada Malaadministrasi TWK, 75 Pegawai Buka Opsi Lanjutkan ke PTUN
Pegawai KPK yang tak lolos TWK munculkan opsi bawa persoalan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPK ke PTUN.
Ombudsman RI Sebut Jokowi Bisa Take Over Alih Status 75 Pegawai KPK
Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi KPK untuk menjalankan tindakan korektif dengan mengangkat 75 pegawai tak lolos TWK sebagai ASN.
TWK KPK Malaadministrasi, Ombudsman Desak 75 Pegawai Dijadikan ASN
Ombudsman desak KPK jadikan 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang terbukti malaadministrasi untuk jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.
Ombudsman: Banyak Malaadministrasi dalam Proses TWK Pegawai KPK
Ombudsman menemukan banyaknya maladministrasi mulai dari proses pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasilnya.
Nestapa Buruh: Terus Dipaksa Kerja Kala COVID-19 Kian Menggila
Sejumlah buruh pabrik di industri non-esensial tetap bekerja saat kasus COVID-19 menggila selama PPKM Darurat Jawa-Bali.
MA Sunat Hukuman Tubagus Chaeri Wardana Jadi 5 Tahun Penjara
Putusan kasasi Mahkamah Agung menguntungkan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, pengusaha dan adik eks gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
KPK Ajukan Banding Atas Vonis Eks Panitera PN Jakut Rohadi
KPK menyayangkan vonis hakim Pengadilan Tipikor terhadap Rohadi tidak merampas semua aset yang dituntut oleh jaksa untuk dirampas.
Serikat Buruh Tekstil Mengaku Masih Kerja 100% Kala PPKM Darurat
Di banyak sentra industri sektor manufaktur seperti Cakung, Tangerang, Subang, hingga Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen selama PPKM darurat.
Komisi IX DPR Minta Investigasi Menyeluruh Kebakaran BPOM
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo menilai investigasi perlu dilakukan agar tak ada spekulasi di masyarakat mengenai penyebab kebakaran.
Di Balik Rentetan Arogansi Satpol PP Selama Masa PPKM Darurat
Sejak PPKM Darurat berlaku, terjadi sejumlah tindakan sewenang-wenang petugas lapangan. Mengapa arogansi Satpol PP ini terjadi?
Kemenkes Negosiasi dengan India & Cina soal Pasokan Obat COVID-19
Kemenkes melakukan negosiasi dengan otoritas Cina dan India guna memenuhi kebutuhan obat-obatan guna perawatan COVID-19.
Luhut Buka Peluang Kendurkan PPKM Darurat: "Tunggu 2-3 Hari Lagi"
Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang PPKM Darurat akan dikendurkan. Keputusannya 2 hingga 3 hari lagi usai laporan ke Jokowi.
LBH Sumbar Somasi Jaksa, Tuntut Eksekusi Bupati Pesisir Selatan
LBH Sumbar minta jaksa segera eksekusi putusan hakim yang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.
Pemerintah Resmi Batalkan Rencana Kebijakan Vaksinasi Berbayar
Presiden menegaskan, program vaksinasi Covid-19 tetap gratis bagi seluruh masyarakat.
5 Perantara Suap Edhy Prabowo Divonis 4-4,5 Tahun Penjara
Lima perantara suap untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinilai terbukti menerima suap bersama-sama dalam suap benih lobster.
Edhy Prabowo Dihukum 5 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap Benih Lobster
Vonis tersebut sama dengan tuntutan JPU KPK yang meminta agar Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.
Ricuh Antre Vaksinasi di Kupang, Kemenkes: Seharusnya Daftar Online
Kerumunan dalam program vaksinasi massal di kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, NTT seharusnya bisa dihindari dengan pendaftaran online.
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Penyidiknya, Stepanus Robin
KPK perpanjang penahanan Stepanus Robin Pattuju yang jadi tersangka kasus suap penanganan perkara korupsi Walikota Tanjung Balai selama 30 hari ke depan.
Tak Puas Nurhadi hanya Dihukum 6 Tahun Penjara, KPK Ajukan Kasasi
KPK ajukan kasasi lantaran menilai lama hukuman badan yang diterima Nurhadi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Tolak Vaksin Berbayar, KPK: Risiko Fraud Tinggi, Efektivitas Rendah
Ketua KPK Firli Bahuri sebut program vaksin mandiri lewat Kimia Farma memiliki risiko fraud tinggi dan efektivitasnya untuk genjot target vaksinasi rendah.