Mohammad Bernie

Rencana Komnas HAM mengumumkan investigasi TWK KPK harus ditunda karena adanya temuan fakta-fakta baru.

Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar diduga melanggar etik karena menghubungi orang yang berperkara di KPK.

Dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar terang benderang. Dewas diminta tidak menutup mata.

Soerjadi Soedirja meninggal dunia akibat sakit saat menjalani perawatan di RS Mayapada, Jakarta, tetapi bukan karena COVID-19.

Menkes Budi menjamin stok vaksin COVID-19 mencukupi sehingga merasa yakin target 2 juta dosis vaksin per hari bisa tercapai. 

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin penelitan yang menyimpulkan perlunya vaksin booster bukan penelitian uji klinis yang resmi.

KY dan MA telah sepakat proses seleksi hakim ad hoc Tipikor akan dimulai tahun ini.

Kebijakan PPKM Level 4 bertumpu kecapatan vaksinasi, penerapan 3M yang masif, dan kegiatan 3T secara masif.

Kasus Covid di luar Pulau Jawa meningkat, pemerintah akan mereplikasi strategi yang dinilai telah berhasil di Pulau Jawa.

Rekam jejak Hakim Reny dalam putusan banding terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan terdakwa Djoko Tjandra menjadi salah satu pertimbangan KY.

Indonesia mencatat kasus baru 39.372 per 31 Juli 2021, total kasus kumulatif mencapai 3,4 juta kasus.

Menurut Pandemic Talks, ada tiga hal yang harus dibenahi yakni, komunikasi risiko, penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), dan percepatan vaksinasi.

Usai kasus COVID meledak dan varian Delta makin meluas, sejumlah WNA ramai-ramai meninggalkan Indonesia, pulang ke negaranya.

Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.

Babak baru pasca temuan malaadministrasi Ombudsman RI soal TWK KPK, Presiden Jokowi berpotensi menjadi hakim terakhir terkait polemik ini.

Nurdin Abdullah menerima suap dan gratifikasi itu selama menjabat Gubernur Sulawesi Selatan.

Sebagai akademisi, apalagi rektor, seharusnya Ari Kuncoro berintegritas & independen. Tidak boleh menjadi corong kekuasaan.

Ketua Dewas menilai dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan pimpinan KPK tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat dilanjutkan ke sidang etik.

Afiliasi Moeldoko dan politikus PDIP tampak dari jejak mereka di sejumlah perusahaan dan sepak terjang HKTI serta organisasi sayap PDIP.

KPK telah menerima dan mempelajari salinan laporan Ombudsman, termasuk saran dan masukan yang disampaikan terkait malaadministrasi TWK.