Indeks Tulisan
"Pembukaan Jalur Selatan adalah Kebutuhan"
Jalur udara wilayah selatan akan segera dibuka untuk penerbangan komersial. Apa saja keuntungannya? Bagaimana konsekuensinya?
Mengusik Jalur Militer demi Penerbangan Komersial
Presiden Jokowi mengizinkan dipergunakannya wilayah udara selatan Pulau Jawa sebagai jalur penerbangan komersial. Meski akan mengusik jalur militer, tetapi banyak keuntungan yang akan dirasakan pemerintah, pemilik maskapai, dan para calon penumpang.
"Penyanderaan Jadi Bisnis Karena Hasilnya Besar"
Penyanderaan WNI di perairan Filipina marak terjadi pada 2016. Upaya penyelamatan diikuti dengan penyanderaan berikutnya. Seakan-akan tidak ada jeda untuk penyanderaan. Faktor ekonomi dituding ada di balik penyanderaan. Di Sulu, Filipina, penyanderaan sudah menjadi bisnis.

Empat Bulan Empat Kali Penyanderaan
Warga negara Indonesia (WNI) seolah menjadi incaran penyanderaan oleh para perompak di perairan Filipina dan Malaysia. Persoalan ekonomi dipercaya menjadi penyebab karena para perompak meminta uang tebusan.
Saat Perompak Lebih Sigap
Penyanderaan terhadap WNI dilakukan oleh perompak di wilayah perairan antara Indonesia-Filipina-Malaysia. Penyanderaan terakhir bahkan tejadi pasca kesepakatan trilateral untuk mengantisipasi perompakan yang dihadiri tiga Menlu dan tiga Panglima Angkatan Bersenjata di Yogyakarta.
Siap Menantang Jakarta
Pendatang mengerubung Jakarta adalah fenomena tahunan yang tak pernah bisa dihentikan. Menutup kota dari pendatang juga bukan sebuah kebijakan yang bijaksana. Pendatang tetap dibutuhkan. Asalkan, mereka bisa mengisi kekurangan tenaga kerja di ibukota.
"Nintendo Sangat Cerdas Membuat Game Ini"
Pokemon Go mendadak membuat heboh dunia. Di Indonesia, kemunculannya pun juga menjadi perhatian banyak orang. Tua, muda hingga anak-anak gandrung menjadi Pokemon Master. Mereka secara aktif berburu Pokemon dari mal hingga ke jalanan, dari satu tempat ke tempat lainnya.
"Terhalangnya RUU Perlindungan PRT Potret Feodal"
Terlunta-luntanya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi sebuah simbol bagaimana negara memperlakukan pekerja kelas bawah. Bertahun-tahun mereka bekerja tanpa perlindungan hukum. Anggota Dewan yang seharusnya mewakili rakyat juga tak tergerak untuk membahasnya.

Mereka Pekerja, Bukan Budak
Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para pembantu di rumah orang Belanda biasanya mempekerjakan satu keluarga pribumi. Kini, sebutan "pekerja" dinilai lebih tepat dibanding "pembantu".
12 Tahun RUU PPRT Diabaikan Para Wakil Rakyat
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.
Masuk tirto.id




