Mawa Kresna

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.

Game tahu bulat laris manis. Permainannya menjadi viral seiring popularitas penjual tahu yang menggunakan mobil bak terbuka ini. Pengembangnya cerdas mengambil pangsa pasar game tanah air yang sedemikian besar.

Inisiatif publik, terutama anak muda, untuk bergabung dan memulai gerakan di bidang politik bukan hal baru. Fenomena ini sudah terjadi di sejumlah negara. Di Indonesia, salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah gerakan Teman Ahok. Terlepas sentimen negatif dan kritik pada gerakan ini, Teman Ahok merupakan satu alternatif politik yang bisa kita jadikan pilihan. Lalu bagaimana dengan yang lainnya?

Anggota DPR I Putu Sudiartana dicokok KPK karena menerima suap Rp500 juta. Padahal, ia pengusaha sukses dengan harta miliaran rupiah.

Gebrakan Jogja Independent (Joint) cukup membuat geger perpolitikan lokal Yogyakarta. Sayang, belakangan meredup. Sineas kenamaan Garin Nugroho yang keluar sebagai pemenang konvensi Joint, belum sanggup mendongkrak gerakan Joint menjadi masif dan membesar seperti Teman Ahok di Jakarta.

Garin Nugroho mencoba peruntungan baru merambah dunia politik. Sejauh ini, dia sukses menjadi calon Wali Kota Yogyakarta dari jalur independen setelah memenangkan konvensi yang digelar Joint. Namun, tantangan berat masih menghadang jalannya.

Dukungan dari warga Yogyakarta mengalir ke Joint dalam upaya mencari calon independen wali kota yang bakal diusung dalam Pilkada 2017. Sumbangan bervariasi, mulai dari sayur lodeh, gudeg, uang, hingga kopi KTP. Sayang, pengumpulan KTP masih jauh dari target yang ditetapkan UU Pilkada.

Warga Yogyakarta punya cara tersendiri untuk menyeleksi calon alternatif wali kota di luar calon-calon yang bakal diusung partai politik dalam perhelatan Pilkada Kota Yogyakarta, pada 2017. Muncul gerakan Jogja Independent atau Joint yang menyaring para tokoh melalui sistem konvensi untuk menjadi calon independen.

Sebanyak 15 orang mendaftar sebagai peserta konvensi Joint. Sebelum berhak mengikuti konvensi, mereka harus lolos dari Tim 10 yang bertugas menyeleksi kelayakan dan kepatutan para calon.

Tak semua vendor bisa memenuhi aturan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) sebesar 20 persen, seperti yang dipatok pemerintah, dalam produk smartphone 4G miliknya. Beberapa vendor bahkan mengakali produknya yang 4G diturunkan menjadi 3G agar bisa dijual di pasar Indonesia.