Mawa Kresna

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR untuk tidak mengkhianati mandat reformasi terkait pelibatan militer dalam urusan sipil. Hal dikemukakan setelah DPR berupaya melibatkan militer dalam urusan penegakan hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.