M. Ahsan Ridhoi

"Sehingga momentum 17 Agustus besok itu adalah bahwa kita punya UU KUHP sendiri tidak lagi pakai UU pidana kolonial," kata Bamsoet.

KPK meminta agar pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dicabut dari RUU KUHP.

Wakil Ketua Komisi III menyebut BNPT belum maksimal melakukan deteksi dini tindak pidana terorisme.

"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.

"Kami enggak punya kemampuan jumlah anggota yang sekian ratus untuk sekarang ini ada 289 napiter tersebar di 113 lapas di seluruh Indonesia," kata Suhardi.

Gerindra mengklaim pihaknya telah membahas komposisi kabinet dengan PKB apabila memenangi Pilpres 2019.

Golkar dan PDIP menentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Tugas pokok dan fungsi BPIP, soal-soal ideologi dan implementasi kebijakannya, sangat berat.

Menurut Ferry, komunikasi Gerindra dengan PKB sudah terjalin sejak mereka berkoalisi di Pilgub Jateng 2018.

Wakil Ketua DPR mendesak pemerintah harus menjelaskan kepada publik terkait besaran gaji pegawai BPIP, termasuk pembinanya Megawati Soekarnoputri sebanyak Rp112 juta.

"Saya lagi mencari siapa otaknya di balik siapa yang menyodorkan daftar gaji itu, atau tunjangan dari BPIP itu, sehingga sampai di atas posisinya yang tidak mencerminkan itu sendiri," kata Taufik.

Ketua DPW Gerindra Jawa Barat, Mulyadi menduga kasus tercecernya e-KTP di Bogor berkaitan dengan kecurangan di Pilkada Bogor. 

"Karena ini tahun-tahun politik sehingga kecurigaan kecurigaan itu bisa saja timbul," kata Agus.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sedang menaikkan popularitas dengan kebijakan menaikkan nilai THR atau gaji ke-14 untuk periode 2018 bagi aparatur negara seperti PNS.

RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.

Pansus akhirnya menyepakati RUU Terorisme yang sudah dibahas sejak lama. Mufakat itu tak lepas dari perubahan sikap 3 fraksi.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan pengaktifan Koopssusgab untuk penindakan terorisme memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah.

Enny Nurbaningsih menyatakan, tim sinkronisasi tidak mengubah pasal RUU Terorisme, sehingga TNI dipastikan bisa terlibat dalam pemberantasan aksi teror.

Dalam rapat ini, fokus Komisi I adalah mengetahui detil dari Koopsusgab.