Kukuh Bhimo Nugroho

Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat, sebaiknya dibatasi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada yang membatasi munculnya politik dinasti. MK menganggap Pasal 7 huruf r dan penjelasannya, mengandung muatan diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat putusan itu, MK dinilai tak mempertimbangkan dimensi kompetensi.

Edward Sirait, CEO Lion Air Group, memimpin langsung sekitar 200 pegawainya mendatangi Gedung DPR . Para pegawai, termasuk pramugari, memberi dukungan pimpinan mereka yang melakukan rapat dengan Komisi V. Jatuhnya dua sanksi dari Dirjen Perhubungan Udara, yakni pembekuan ground handling dan pencabutan rute menjadi pokok persoalan.

Lion Air Group pernah membuat gebrakan bisnis dengan transaksi pembelian 464 pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus A320 pada tahun 2011 dan 2013. Mereka harus membayar Rp595 triliun. Dari mana duitnya? Siapa raksasa di belakang Lion yang memberi jaminan sehingga pihak Boeing atau Airbus percaya kepada Rusdi Kirana? Benarkah Temasek ada di belakang Lion?

Lion Air Group memenangkan sengketa pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma melawan PT Angkasa Pura II. Lion bakal merombak Bandara Halim dari kapasitas 4 juta penumpang menjadi 12 juta penumpang per tahun. Tak cukup sampai itu, Lion juga berniat membangun sebuah bandara baru di Lebak, Banten.

Lion Air melaporkan Dirjen Perhubungan Udara ke Bareskrim Mabes Polri atas sanksi yang mereka terima. Padahal, kebijakan publik harusnya diselesaikan melalui jalur PTUN. Laporan tersebut mengukuhkan persepsi bahwa Lion Air memiliki “modal” kuat sehingga berani melakukan perlawanan terhadap pemegang otoritas penerbangan sipil.

Temasek Holdings Pte, BUMN milik pemerintah Singapura yang menjelma menjadi konglomerasi, sudah cukup lama menancapkan taring bisnisnya di Indonesia. Bisnis Temasek di Indonesia sudah merambah ke mana-mana, mulai dari telekomunikasi, perbankan, perkebunan, dan penerbangan.

Rebutan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma berawal saat ditandatangani surat persetujuan bersama antara Kepala Staf TNI AU dengan Dirjen Perhubungan Udara pada 5 Juni 1997, bahwa pengelolaan bandara sipil diserahkan kepada pihak Angkasa Pura II. Keluar Keputusan Menhub Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengoperasian Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanaksuma.

Salah satu sopir shuttle bus yang menjemput penumpang di pesawat ternyata tidak membawa para penumpang ke Terminal II untuk kedatangan internasional, melainkan ke Terminal I untuk kedatangan domestik. Sebanyak 16 penumpang – 12 WNI dan empat WNA-- terlanjur keluar dari bandara tanpa pemeriksaan pihak Imigrasi serta Bea dan Cukai

Kepolisian tidak memiliki rapor untuk personelnya. Hal ini membuat kenaikan pangkat ukurannya subjektif. Hal ini tentu saja tidak sehat. Polri harus membuat skema kenaikan pangkat yang memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas.