Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
AJI Kritik Aturan Wajib Jas saat Rapat Paripurna DPR
Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.
Desk Pilkada Kemendagri Terima Ratusan Aduan soal Netralitas ASN
Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.
Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika Jadi Ketua KPK
Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.
Ida Ingin Benahi Internal KPK demi Pulihkan Kepercayaan Publik
Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.
DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang
Revisi UU DKJ dilakukan agar tidak ada kekosongan hukum karena Keppres pemindahan ibu kota belum juga dikeluarkan oleh Prabowo.
Paripurna DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025
DPR menyepakati 41 Rancangan RUU yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025.
Ida Budhiati Ingin Pimpinan KPK Tetap Diproses Etik Meski Mundur
Menurut Ida, Dewas KPK sejatinya masih tetap bisa memeriksa pimpinan yang mengundurkan diri buntut dugaan pelanggaran etik.
Baleg DPR Sepakati Revisi UU DKJ Dibawa ke Rapat Paripurna
Rapat tersebut menyepakati penambahan 4 pasal dalam Revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.
Capim Fitroh Rohcahyanto Bilang Revisi UU Tak Ganggu Kinerja KPK
Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.
Poengky Indarti akan Buat KPK Ketat Awasi Pemerintahan Baru
Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.
