Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan

Habiburokhman Usul Pimpinan & Dewas KPK Hilangkan Sesi Doorstop
Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.

Benny Mamoto Nilai Pengawasan oleh Dewas KPK Belum Optimal
Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Cadewas Benny Mamoto Minta OTT KPK Diatur di Undang-Undang
Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

Cadewas KPK Sebut Ada Penyidik Cari Untung saat Penggeledahan
Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.

Komeng Bacakan Laporan Hasil Reses di Dapil Jabar ala Presenter
Meski telah menjadi anggota DPD RI, Komeng seolah tak bisa melepaskan karakternya sebagai komedian. Akhirnya apa yang dia katakan kerap dianggap lelucon.

AJI Kritik Aturan Wajib Jas saat Rapat Paripurna DPR
Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.

Desk Pilkada Kemendagri Terima Ratusan Aduan soal Netralitas ASN
Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika Jadi Ketua KPK
Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.

Ida Ingin Benahi Internal KPK demi Pulihkan Kepercayaan Publik
Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.

DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang
Revisi UU DKJ dilakukan agar tidak ada kekosongan hukum karena Keppres pemindahan ibu kota belum juga dikeluarkan oleh Prabowo.
Masuk tirto.id




