Fransiskus Adryanto Pratama

Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.

Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Habiburokhman Usul Pimpinan & Dewas KPK Hilangkan Sesi Doorstop

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Benny Mamoto Nilai Pengawasan oleh Dewas KPK Belum Optimal

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Cadewas Benny Mamoto Minta OTT KPK Diatur di Undang-Undang

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.
Hukum
Rabu, 20 Nov 2024

Cadewas KPK Sebut Ada Penyidik Cari Untung saat Penggeledahan

Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.
Politik
Rabu, 20 Nov 2024

Komeng Bacakan Laporan Hasil Reses di Dapil Jabar ala Presenter

Meski telah menjadi anggota DPD RI, Komeng seolah tak bisa melepaskan karakternya sebagai komedian. Akhirnya apa yang dia katakan kerap dianggap lelucon.  
Politik
Selasa, 19 Nov 2024

AJI Kritik Aturan Wajib Jas saat Rapat Paripurna DPR

Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.
Politik
Selasa, 19 Nov 2024

Desk Pilkada Kemendagri Terima Ratusan Aduan soal Netralitas ASN

Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika Jadi Ketua KPK

Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

Ida Ingin Benahi Internal KPK demi Pulihkan Kepercayaan Publik

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.
Hukum
Selasa, 19 Nov 2024

DPR Sahkan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta Menjadi Undang-Undang

Revisi UU DKJ dilakukan agar tidak ada kekosongan hukum karena Keppres pemindahan ibu kota belum juga dikeluarkan oleh Prabowo.