Untuk memberikan layanan terbaik kepada Anda pengguna Kami menyimpan cookies di gawai Anda. Kami mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Data yang Kami kumpulkan antara lain nama akun, email, dan gambar profil yang tersambung akun Google Anda. Data interaksi tersebut Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
Kemenkes Tegaskan Status Pandemi COVID Global Belum Dicabut
Kemenkes menegaskan bahwa pandemi COVID-19 belum usai dan masih dapat menjadi ancaman sewaktu-waktu. WHO hanya mencabut status darurat COVID-19 global.
Kemenkes Siapkan Rekomendasi Pencabutan Status Darurat COVID-19
Ada beberapa parameter yang harus terpenuhi yakni penurunan kematian, penurunan BOR RS, peningkatan kasus, dan juga tingginya imunitas masyarakat.
WHO Cabut Kedaruratan Covid, Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan
Pemerintah menjamin kewaspadaan dan kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional untuk menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang.
Kemenkes Tampung Aspirasi Organisasi Profesi soal RUU Kesehatan
Jubir Kemenkes RI Mohammad Syahril menyatakan masukan untuk RUU Kesehatan sudah disediakan pemerintah melalui audiensi publik pada Maret lalu.
Transisi Penanganan COVID-19, Kemenkes Singgung Vaksin Berbayar
Kemenkes RI masih mengkaji kebijakan vaksinasi COVID-19 berbayar lantaran status darurat kesehatan COVID-19 nasional belum dicabut.
Ribuan Nakes Tolak RUU Kesehatan, IDI: Fasyankes Berjalan Normal
Ketum PB IDI Adib Khumaidi memastikan selama aksi damai berlangsung, pelayanan kesehatan masyarakat masih terjaga terutama di emergency, ICU dan operasi.
Kemenkes Akhirnya Temui Perwakilan Aksi Tolak RUU Kesehatan
Setelah beberapa lama tidak diizinkan, akhirnya pihak Kemenkes mempersilakan perwakilan massa aksi menyampaikan tuntutan di halaman perkantoran Kemenkes RI.
Dokter Zainal: Nakes & Pasien Hanya Jadi Objek di RUU Kesehatan
Dokter Zainal menyebut RUU Kesehatan membuat tenaga kesehatan dan pasien sekadar menjadi objek dalam industri kesehatan yang dikuasai oligarki.
Kemenkes Pastikan Tak Ada Kasus Malaria di IKN Nusantara
Kasus malaria di wilayah IKN berasal dari wilayah lintas batas yang berbatasan dengan Penajam Paser Utara (PPU), Paser, dan Kutai Barat.
Lima Organisasi Profesi Demo Tolak RUU Kesehatan di Patung Kuda
Lima organisasi yang terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI menggelar aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan.
Kemenkes Minta Demo RUU Kesehatan Tak Ganggu Pelayanan di Faskes
Lima organisasi profesi kesehatan hari ini rencananya akan menggelar aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Menkes Klaim Indonesia sudah Siap Cabut Status Darurat COVID-19
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menyatakan pencabutan status darurat kesehatan COVID-19 di Indonesia menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.
Jokowi Tekankan Kolaborasi dan Kerja Sama dalam KTT ke-42 ASEAN
Presiden Jokowi menekankan prinsip kolaborasi dan kerja sama dalam Keketuaan ASEAN 2023.
Kemenkes: Status Darurat COVID-19 Indonesia Bakal Segera Dicabut
Jubir Kemenkes RI Mohammad Syahril menyatakan Indonesia bakal segera melakukan transisi untuk mencabut status darurat pandemi COVID-19 nasional.
Status Darurat COVID-19 Dicabut, DPR: Waspada Penyakit Lainnya
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyoroti dampak pandemi COVID-19 yang sempat meruntuhkan perekonomian global serta menewaskan jutaan penduduk dunia.
Epidemiolog: Pandemi Berakhir Bukan Berarti COVID-19 Tidak Ada
Pencabutan status pandemi bukan berarti virus COVID-19 tidak lagi menjadi ancaman kesehatan global.
Kemenkes Jamin Pendidikan Spesialis Murah dengan RUU Kesehatan
Pendidikan dokter spesialis dapat dilakukan berbasis rumah sakit di bawah pengawasan kolegium dan Kemenkes.
KPAI: Ada 64 Aduan Kekerasan Anak di Lembaga Pendidikan di 2023
Bentuk aduan kekerasan yang terjadi antara lain kekerasan fisik, bullying, perundungan, kekerasan seksual, hingga korban diskriminasi kebijakan.
Cegah Penyalahgunaan KJP, Heru Minta Guru Ngobrol dengan Murid
Heru berpendapat bahwa hal ini perlu dilakukan untuk menambah keterbukaan dan meminimalisir penyalahgunaan fasilitas untuk belajar mengajar.
Menteri PPPA: Isu TPPO Harus Menjadi Prioritas Nasional
Kementerian PPPA mendorong PP 19/2023 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) PP TPPO Tahun 2020–2024 untuk penanganan TPPO.