Fadiyah

Kericuhan yang terjadi di Munajat 212 dilarang direkam oleh wartawan.

Copet tertangkap setelah korban memergokinya saat Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Pedagang tak boleh masuk ke dalam Monas. Terdapat petugas kepolisian dan anggota Laskar Pembela Islam (LPI) yang berjaga di pintu Monas.

Peserta Munajat 212 atau Senandung Salawat mulai memadati Monas. Mereka menampik acara itu berkaitan dengan politik.

LPSK mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, karena akan menguatkan kewenangannya, sehingga punya payung hukum melindungi korban kekerasan seksual.

Novel Bamukmin menegaskan bahwa acara Munajat 212 diselenggarakan oleh FPI dan MUI Jakarta.

Munajat 212 digelar pada hari ini di kawasan Monas Jakarta. Sejumlah peserta membantah bahwa acara ini berkaitan dengan Pilpres 2019.

LPSK terhambat oleh keterbatasan ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual. 

Menurut LBH APIK, UU ITE menjadi masalah karena malah banyak digunakan sebagai celah untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual.

LBH Apik mendesak agar pemerintah merevisi UU ITE karena UU ini sering digunakan untuk menyerang balik dan membungkan korban kekerasan seksual.

Pos Damkar Sudin Menteng, Jakarta Pusat meminta kejelasan dari Jakpro yang berencana merevitalisasi TIM dan menggusur sejumlah tempat, termasuk Pos Damkar Menteng.

Seniman Aisul Yanto menilai semestinya revitalisasi TIM diarahkan untuk kepentingan kesenian, bukan semata untuk komersial.

Kadis Pariwisata DKI Jakarta menyebutkan pengelolaan pasca revitalisasi masih dalam proses pembahasan.

Kuasa Hukum karyawan eks Freeport Haris Azhar meragukan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam hal menuntaskan permasalahan ribuan eks karyawan PT Freeport Indonesia.

Santoso, ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta resmi menduduki jabatab sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Ferial Sofyan, Rabu (20/2/2019).

Haris menilai DJSN sengaja melakukan skandal untuk menyelamatkan Dewan Pengawas, Syafri Adnan Baharuddin atau SAB, dari pemeriksaan dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya.

Surat terbaru DJSN dinilai kuasa hukum RA sebagai bentuk penyelamatan SAB dari skandal kasus pelecehan seksual.

Kuasa hukum RA, Haris Azhar mengungkap isi surat terbaru dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang menyebut  Syafri Adnan Baharuddin (SAB) terbukti berbuat maksiat.

Fasilitas umum di DKI Jakarta seperti KRL Commuter Line dianggap masih belum ramah kepada difabel.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan saat rusunami telah terjual, maka yang berhak mengelolanya bukan lagi pengembang, melainkan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).