Fadiyah

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi pengembang rusun atau apartemen yang tidak kunjung mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah terkait P3SRS. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik masih belum ditegakkan karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Sekda DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mengetahui dan membaca keputusan kasasi yang mengharuskan Pemprov DKI membayar ganti rugi ke masyarakat korban penggusuran Petamburan.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah dinilai positif, namun ada juga potensi penyelewengan.

DPRD DKI Jakarta menyarankan Anies merumuskan aturan teknis program dana swakelola yang meminimalisir potensi penyelewengan. 

Persija Jakarta akan memiliki stadion baru di Taman BMW Sunter.

Pemprov DKI akan membuat dan merapikan sistem informasi aset demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini.

Pelibatan organisasi pemasyarakatan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Khalisah menilai justru sumber permasalahan lingkungan selama ini tak lepas dari dampak kebijakan ekonomi, maupun pembangunan.

Faldo Maldini berpendapat aspirasi soal referendum Papua seharusnya bisa diperjuangkan secara politik. Menurut Jubir BPN Prabowo itu, wacana tersebut juga perlu didiskusikan di publik.  

Menurut Puri, kasus pelanggaran HAM di Papua ini perlu dimunculkan dalam debat guna mencari solusi bersama.

Arie Kriting mengatakan, pemerintah tak mau jujur soal permasalahan HAM di Papua karena takut mendapat citra buruk di mata internasional. 

Wartawan tidak bisa benar-benar mengetahui konflik yang sedang berlangsung.

Puput menyampaikan bahwa ada empat akar permasalahan di Papua, yakni marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur.

Papua punya empat akar masalah yakni, marjinalisasi, sejarah politik, pelanggaran hak asasi kemanusiaan (HAM), dan infrastruktur. Hal ini menurut Komnas HAM diurai dengan dialog pemerintah, bukan aparat.

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah konflik yang sempat terjadi di Nduga, Papua.

Presiden Jokowi dinilai kurang informasi saat menemui perwakilan eks karyawan PT Freeport Indonesia (PT FI).

Ketua AJI Abdul Manan menyampaikan bahwa memang masih sulit bagi sejumlah wartawan untuk mengakses informasi terkait Papua.

Dewi meminta Jokowi langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah AMT Pertamina. 

Dishub DKI Jakarta meminta masyarakat melaporkan aktivitas parkir liar jika menemukan ada yang mencurigakan pada besaran tarif dan karcis.