Fadiyah

Anies Baswedan mengaku sampai hari ini belum menerima informasi soal 2 nama Cawagub DKI yang sudah lolos fit and proper test. 

Prabowo memiliki catatan buruk dalam kasus Mapenduma, sedangkan Jokowi sebagai petahana seolah mengabaikan sejumlah pelanggaran yang berlangsung.

FRI-West Papua meminta Presiden Joko Widodo, agar memudahkan akses wartawan untuk mendapatkan informasi di Papua, khususnya Nduga.

LBH Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas memutus kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan air di Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan restrukturisasi atau peninjauan ulang struktur kerja sama terkait swastanisasi air.

Para alumni 212 pendukung Jokowi dan Prabowo berbeda pandangan soal kunjungan Abdul Somad ke salah satu ulama pendukung Jokowi, Maimun Zubair atau Mbah Moen.

Bekas pekerja Freeport menginap di Istana agar Jokowi turun tangan menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan mereka. Tapi Jokowi tahu saja tidak.

Sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia dengan menginap di seberang Istana Negara, berharap Jokowi turun tangan mencari solusi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin menanggapi positif kunjungan Ustaz Abdul Somad (UAS) ke ulama KH Maimoen Zubair.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya kewenangan memutus swastanisasi air. YLBHI mendorong agar Anies segera menggunakan kewenangannya.

Rekomendasi Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengawasi dan memberi masukan soal pengelolaan air di DKI Jakarta.

Pencabutan remisi memang patut diapresiasi, tapi itu tetap saja mempertontonkan bahwa memang ada masalah.

Jalan nonlitigasi dalam penyelesaian kasus pelecehan terhadap Agni dinilai publik sebagai dukungan UGM terhadap pelaku.

Posisi wakil gubernur menjadi krusial, karena memiliki kemungkinan untuk menggantikan gubernur jika terjadi sesuatu pada gubernur.

Penilaian itu didasarkan pada proses pemilihan cawagub DKI yang berlarut-larut, serta pernyataan dari Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif.

Proses seleksi cawagub DKI Jakarta yang tertutup menunjukkan kepentingan masyarakat tidak didahulukan.

Papan reklame ilegal di DKI Jakarta akan ditertibkan oleh pihak Satpol PP.

PKS membantah proses pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta berlangsung tertutup.

Bentuk fit and proper test seharusnya terbuka. Dengan itu, proses politik ini tidak akan berlarut-larut jika para elit di DKI memang berniat untuk membangun DKI,

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengemukakan pemilihan kandidat Cawagub DKI masih terbuka peluang seluruh peserta yang diajukan PKS tidak lolos.