Fadiyah

Fadiyah

Indeks Tulisan

Pemprov DKI Siagakan Transportrasi hingga Satpol Saat Pencoblosan
Hard news
Selasa, 16 Apr 2019

Pemprov DKI Siagakan Transportrasi hingga Satpol Saat Pencoblosan

Meski kewenangan pengamanan pemilu ada pada Polri dan TNI, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan transportrasi hingga petugas Satpol PP bila dibutuhkan.
Anies Baswedan akan Mencoblos di TPS yang Sama Saat Pilkada DKI
Hard news
Selasa, 16 Apr 2019

Anies Baswedan akan Mencoblos di TPS yang Sama Saat Pilkada DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencoblos di TPS yang sama saat ia melakukan pencoblosan untuk Pilkada pada tahun 2017.
Tim Tata Kelola Air Tidak Mau Komentar Soal Keputusan Swastanisasi
Hard news
Selasa, 16 Apr 2019

Tim Tata Kelola Air Tidak Mau Komentar Soal Keputusan Swastanisasi

Tim Tata Kelola Air hingga saat ini masih berkomentar terkiat masalah keputusan Head of Agreement (HoA) antara PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya tentang swastanisasi air di Jakarta. 
Akui Kualitas Udara Jakarta Buruk, Apa yang Sudah Dilakukan Anies?
Current issue
Selasa, 16 Apr 2019

Akui Kualitas Udara Jakarta Buruk, Apa yang Sudah Dilakukan Anies?

Anies bakal mengadopsi kendaraan umum berbasis listrik, namun upaya itu dinilai Walhi belum cukup menuntaskan masalah pencemaran udara di Jakarta.
Greenpeace: Solusi Mobil Listrik Cuma Pindahkan Polusi Saja
Hard news
Selasa, 16 Apr 2019

Greenpeace: Solusi Mobil Listrik Cuma Pindahkan Polusi Saja

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menilai solusi masalah pencemaran udara tak menyentuh akar persoalan jika sumber listrik masih dari PLTU batu bara.
Greenpeace: Perlu Koordinasi Antarsektor Atasi Polusi Udara Jakarta
Hard news
Selasa, 16 Apr 2019

Greenpeace: Perlu Koordinasi Antarsektor Atasi Polusi Udara Jakarta

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menilai Pemprov DKI perlu berkoordinasi lintas sektor untuk menuntaskan masalah polusi udara atau pencemaran udara di Jakarta.
Anies: MRT Jakarta adalah Alat untuk Mempersatukan Kota
Hard news
Senin, 15 Apr 2019

Anies: MRT Jakarta adalah Alat untuk Mempersatukan Kota

Anies menilai sarana transportasi publik semacam MRT Jakarta memberikan peluang kepada banyak warga di ibu kota untuk saling berinteraksi.
Kesepakatan HoA Tata Kelola Air DKI yang Tertutup Menuai Kritik
Current issue
Senin, 15 Apr 2019

Kesepakatan HoA Tata Kelola Air DKI yang Tertutup Menuai Kritik

Menurut Tommy Albert, proses pengambilalihan kelola air seharusnya dilakukan secara terbuka karena hal itu merupakan masalah publik.
Anies Akui Permasalahan Kualitas Udara Buruk di DKI Jakarta
Hard news
Senin, 15 Apr 2019

Anies Akui Permasalahan Kualitas Udara Buruk di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta ANies Baswedan mengakui memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta.
Anies Baswedan Enggan Jelaskan Masalah HoA Swastanisasi Air
Hard news
Senin, 15 Apr 2019

Anies Baswedan Enggan Jelaskan Masalah HoA Swastanisasi Air

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan hasil keputusan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pihak PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.
Kesepakatan Aetra dan PAM Jaya Tak Rinci Bentuk Pengelolaan Air
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

Kesepakatan Aetra dan PAM Jaya Tak Rinci Bentuk Pengelolaan Air

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) mempertanyakan detail perjanjian antara Aetra dan PAM Jaya soal kesepakatan pengalinan konsesi air di Jakarta.
Aetra dan PAM Jaya Sepakati HoA Swastanisasi Air DKI Jakarta
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

Aetra dan PAM Jaya Sepakati HoA Swastanisasi Air DKI Jakarta

PAM JAYA dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM JAYA.
Perempuan Rentan Alami Kekerasan Soal Pilihan Pilpres 2019
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

Perempuan Rentan Alami Kekerasan Soal Pilihan Pilpres 2019

Yuniyanti mengatakan, ada ancaman pemerkosaan di dunia maya terhadap perempuan-perempuan yang mendukung paslon tertentu. 
FRI-West Papua Minta Pemerintah Hentikan Represi Hak Demokrasi
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

FRI-West Papua Minta Pemerintah Hentikan Represi Hak Demokrasi

Penyampaian pendapat dijamin oleh undang-undang, sehingga represi terhadap penyampaian pendapat oleh warga Papua agar dihentikan.
Jelang Pencoblosan, Komnas HAM & Lembaga Sipil Serukan Pemilu Damai
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

Jelang Pencoblosan, Komnas HAM & Lembaga Sipil Serukan Pemilu Damai

Hari pencoblosan 5 hari lagi yakni Rabu (17/4/2019). Komnas HAM bersama sejumlah lembaga sipil mendukung Pemilu 2019 berlangsung damai.
HRW Minta Akses Wartawan ke Papua Dibuka untuk Pantau Pemilu
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

HRW Minta Akses Wartawan ke Papua Dibuka untuk Pantau Pemilu

Human Rights Watch (HRW) meminta akses wartawan mana pun ke Papua dibuka agar dapat memantau jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
DPRD DKI: Pemprov Perlu Kaji Soal Rekayasa Lalu Lintas Kemang
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

DPRD DKI: Pemprov Perlu Kaji Soal Rekayasa Lalu Lintas Kemang

Rencana rekayasa lalu lintas ini berkaitan dengan rencana yang dibicarakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang rencana penataan trotoar Kemang. Penataan trotoar tersebut akan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas terlebih dahulu.
FRI-West Papua: Bagaimana Mau Mencoblos Saat Kondisi Tak Aman?
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

FRI-West Papua: Bagaimana Mau Mencoblos Saat Kondisi Tak Aman?

Juru Bicara Front Rakyat Indonesia West Papua (FRI-WP) Surya Anta mempertanyakan Pemilu yang akan tetap diselenggarakan di Papua, khususnya Nduga, saat keadaan sedang tidak kondusif, serta masyarakat tidak merasa aman.
Walhi: Pergub Naturalisasi Belum Jamin Penanganan Sungai Jakarta
Hard news
Jumat, 12 Apr 2019

Walhi: Pergub Naturalisasi Belum Jamin Penanganan Sungai Jakarta

Persoalan sungai di Jakarta dipengaruhi sungai di luar Jakarta, sehingga tak bisa selesai hanya oleh pemerintah provinsi. Perlu sinergi, karena banyak kewenangan.
Walhi Kritik Pergub Naturalisasi Sungai Belum Atur Pelibatan Warga
Hard news
Kamis, 11 Apr 2019

Walhi Kritik Pergub Naturalisasi Sungai Belum Atur Pelibatan Warga

Walhi Jakarta menilai Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 belum mengatur secara jelas pelibatan warga dalam penanganan banjir dan program naturalisasi sungai di ibu kota.