Indeks Tulisan
Pemprov DKI Siagakan Transportrasi hingga Satpol Saat Pencoblosan
Meski kewenangan pengamanan pemilu ada pada Polri dan TNI, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan transportrasi hingga petugas Satpol PP bila dibutuhkan.
Anies Baswedan akan Mencoblos di TPS yang Sama Saat Pilkada DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencoblos di TPS yang sama saat ia melakukan pencoblosan untuk Pilkada pada tahun 2017.
Tim Tata Kelola Air Tidak Mau Komentar Soal Keputusan Swastanisasi
Tim Tata Kelola Air hingga saat ini masih berkomentar terkiat masalah keputusan Head of Agreement (HoA) antara PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya tentang swastanisasi air di Jakarta.
Akui Kualitas Udara Jakarta Buruk, Apa yang Sudah Dilakukan Anies?
Anies bakal mengadopsi kendaraan umum berbasis listrik, namun upaya itu dinilai Walhi belum cukup menuntaskan masalah pencemaran udara di Jakarta.
Greenpeace: Solusi Mobil Listrik Cuma Pindahkan Polusi Saja
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menilai solusi masalah pencemaran udara tak menyentuh akar persoalan jika sumber listrik masih dari PLTU batu bara.
Greenpeace: Perlu Koordinasi Antarsektor Atasi Polusi Udara Jakarta
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menilai Pemprov DKI perlu berkoordinasi lintas sektor untuk menuntaskan masalah polusi udara atau pencemaran udara di Jakarta.
Anies: MRT Jakarta adalah Alat untuk Mempersatukan Kota
Anies menilai sarana transportasi publik semacam MRT Jakarta memberikan peluang kepada banyak warga di ibu kota untuk saling berinteraksi.
Kesepakatan HoA Tata Kelola Air DKI yang Tertutup Menuai Kritik
Menurut Tommy Albert, proses pengambilalihan kelola air seharusnya dilakukan secara terbuka karena hal itu merupakan masalah publik.
Anies Akui Permasalahan Kualitas Udara Buruk di DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta ANies Baswedan mengakui memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta.
Anies Baswedan Enggan Jelaskan Masalah HoA Swastanisasi Air
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan hasil keputusan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pihak PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.
Kesepakatan Aetra dan PAM Jaya Tak Rinci Bentuk Pengelolaan Air
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) mempertanyakan detail perjanjian antara Aetra dan PAM Jaya soal kesepakatan pengalinan konsesi air di Jakarta.
Aetra dan PAM Jaya Sepakati HoA Swastanisasi Air DKI Jakarta
PAM JAYA dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM JAYA.
Perempuan Rentan Alami Kekerasan Soal Pilihan Pilpres 2019
Yuniyanti mengatakan, ada ancaman pemerkosaan di dunia maya terhadap perempuan-perempuan yang mendukung paslon tertentu.
FRI-West Papua Minta Pemerintah Hentikan Represi Hak Demokrasi
Penyampaian pendapat dijamin oleh undang-undang, sehingga represi terhadap penyampaian pendapat oleh warga Papua agar dihentikan.
Jelang Pencoblosan, Komnas HAM & Lembaga Sipil Serukan Pemilu Damai
Hari pencoblosan 5 hari lagi yakni Rabu (17/4/2019). Komnas HAM bersama sejumlah lembaga sipil mendukung Pemilu 2019 berlangsung damai.
HRW Minta Akses Wartawan ke Papua Dibuka untuk Pantau Pemilu
Human Rights Watch (HRW) meminta akses wartawan mana pun ke Papua dibuka agar dapat memantau jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
DPRD DKI: Pemprov Perlu Kaji Soal Rekayasa Lalu Lintas Kemang
Rencana rekayasa lalu lintas ini berkaitan dengan rencana yang dibicarakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tentang rencana penataan trotoar Kemang. Penataan trotoar tersebut akan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas terlebih dahulu.
FRI-West Papua: Bagaimana Mau Mencoblos Saat Kondisi Tak Aman?
Juru Bicara Front Rakyat Indonesia West Papua (FRI-WP) Surya Anta mempertanyakan Pemilu yang akan tetap diselenggarakan di Papua, khususnya Nduga, saat keadaan sedang tidak kondusif, serta masyarakat tidak merasa aman.
Walhi: Pergub Naturalisasi Belum Jamin Penanganan Sungai Jakarta
Persoalan sungai di Jakarta dipengaruhi sungai di luar Jakarta, sehingga tak bisa selesai hanya oleh pemerintah provinsi. Perlu sinergi, karena banyak kewenangan.
Walhi Kritik Pergub Naturalisasi Sungai Belum Atur Pelibatan Warga
Walhi Jakarta menilai Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 belum mengatur secara jelas pelibatan warga dalam penanganan banjir dan program naturalisasi sungai di ibu kota.