Fadiyah

Pembangunan di Pulau Reklamasi sudah sesuai PRK yang diatur dalam Pergub 206/2016. 

Penerbitan IMB dilandasi status tanah Pulau Reklamasi dengan hak pengelolaan (HPL) dan hak guna bangunan (HGB).

Anies menyampaikan bahwa yang dilanggar para pengembang di Pulau Reklamasi adalah perizinan membangun, bukan tata ruang.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono berpendapat revisi Perda RTRW dan RDTR tidak bisa dilakukan untuk melegitimasi penerbitan IMB pulau reklamasi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memperkirakan revisi Perda RDTR dan Perda RTRW akan bersifat akomodatif terhadap IMB Pulau Reklamasi.

Panitia pemilih Wagub DKI Jakarta akan dibentuk pekan ini, sehingga bisa berlanjut untuk memilih nama cawagub yang sudah ada.

Penerbitan IMB menyalahi undang-undang, karena di Pulau Reklamasi belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Anggota DPRD DKI, Bestari Barus menolak penggantian istilah pulau reklamasi menjadi daratan. 

Usulan untuk melakukan hak interpelasi disampaikan oleh Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Tata ruang Pulau Reklamasi akan diatur dalam Perda RDTR. Revisi Perda RDTR dan RTRW akan memasukkan 4 pulau reklamasi saja.