Bayu Septianto
Bayu Septianto adalah seorang News Editor di Tirto.ID sejak Desember 2018. Mengawal karier di Tirto.id sebagai reporter di bidang polhukam hingga 2019 dan berlanjut diberikan kepercayaan sebagai news editor hingga saat ini. Sebagai seorang News Editor, bertugas mengedit dan menulis berita dan harus memastikan bahwa berita yang akan ditayangkan memiliki kualitas yang baik dan akurat.
Memiliki latar belakang pendidikan S-1 Jurnalistik Fikom Universitas Padjajaran, Saya juga harus memastikan bahwa berita yang ditulis sesuai dengan standar jurnalisme yang baik. Dalam perannya sebagai News Editor, Bayu Septianto harus bekerja dengan cepat dan efisien untuk memastikan bahwa berita yang ditulis dapat dipublikasikan dengan segera. Selain itu juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada reporter.
Indeks Tulisan
DPR Katakan Pengaturan SP3 dalam Revisi UU KPK Bukan Lemahkan KPK
DPR tegaskan usulan KPK bisa menerbitkan SP3 bukan lah upaya melemahkan, tetapi untuk memberikan kepastian hukum.
Pendeta Papua Minta Ma'ruf Amin Bantu Selesaikan Masalah Papua
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan turut membantu mendamaikan konflik Papua setelah menerima kunjungan pendeta Papua yang tergabung dalam Gerakan Nasionalis Religius (Genius).
Baleg DPR Kebut Pembahasan Revisi Undang-undang KPK
Baleg menargetkan revisi Undang-undang KPK rampung dalam waktu tiga pekan.
Soal Penolakan Revisi, Wakil Ketua Komisi III: KPK Pelaksana UU
Wakil Ketua DPR III Desmond J Mahesa mengkritik sikap KPK yang menolak revisi UU KPK karena hanya pelaksana undang-undang.
Sidang 20 Menit, DPR Sah Usulkan Revisi UU KPK
Dalam sidang 20 menit, DPR sepakat mengusulkan Revisi UU 20 Tahun 2002 tentang KPK
Sepakati Revisi UU KPK, DPR Klaim Ingin Perkuat Lembaga KPK
Usulan Baleg DPR tentang revisi Undang-undang KPK disetujui dalam rapat Paripurna DPR.
RKUHP Rasa Penjajah: Gelandangan & Pengemis Mudah Dijerat Pidana
Apakah yang harus dilakukan gelandangan untuk membayar didenda? Apakah mereka harus menggelandang lebih tekun?
Usulan Revisi UU KPK dan UU MD3 akan Dibahas di Rapur DPR Kamis
Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 5 September 2019 akan membahas usulan revisi UU KPK dan UU MD3.
Golkar Kubu Bamsoet Usul Rapat Pleno untuk Evaluasi Total Partai
Golkar kubu Bamsoet lebih memilih rapat pleno ketimbang rapat koorbid. Dalam rapat pleno bisa ada keputusan strategis dibuat.
DPR Terima Surat dari Presiden Jokowi soal 10 Capim KPK
Surat dari Jokowi soal 10 Capim KPK akan dibahas Badan Musyawarah (Bamus) dan segera dibawa ke Paripurna DPR.
Demokrat Bakal Pecat Bupati Muara Enim dan Bupati Bengkayang
Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
RKUHP: Paksa Pasangan Sah Bersetubuh, Terancam 12 Tahun Penjara
Anggota Panja RKUHP Taufiqulhadi mengatakan Pasal 480 dimunculkan agar mencegah penipuan perkawinan yang bisa berujung pada terjadinya kekerasan seksual.
Fadli Zon Khawatir Pemindahan Ibukota Senasib dengan Proyek Esemka
Wakil Ketua DPR Fadli Zon khawatir proyek pemindahan ibukota akan sama seperti proyek mobil Esemka yang sebatas wacana.
Amien Rais: Pemindahan Ibu Kota Hasil Kajian Cina, Bukan Bappenas
Amien menyampaikan tudingan tersebut tanpa data dan hasil studi.
Fadli Zon Sebut Pemindahan Ibukota Ideal Berlangsung 10-15 Tahun
Fadli Zon mengkritik rencana pemindahan ibukota yang hanya berlangsung 5 tahun. Menurut politikus Gerindra itu, pemindahan ibukota yang ideal berlangsung 10-15 tahun.
Bawa Bendera Bintang Kejora, Sayang Mandabayan Dipecat Perindo
Sayang Mandabayang ditangkap polisi lantaran membawa sekitar 1.500 Bendera Bintang Kejora.
Respons Komisi III Soal Pimpinan KPK Tak Ada Unsur Polri dan Jaksa
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii melihat tak ada yang perlu dipersoalkan dari hanya tersisanya satu orang capim KPK dari Polri dan Kejaksaan.
Kritik Publik Soal Seleksi Capim KPK akan Jadi Masukan Komisi III
Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Heri menyatakan, kritik publik soal capim KPK akan dijadikan masukan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kapatutan (fit and proper test).
Alasan DPR Periode 2014-2019 Ingin Fit & Proper Test Capim KPK
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ingin DPR periode sekarang yang melakukan FPT Capim KPK. Dia bilang DPR periode sekarang paham 'jeroan' lembaga antirasuah itu.
Kontroversi RKUHP: Hewan Rusak Lahan Orang, Pemiliknya Bisa Didenda
Aturan ini dianggap over kriminalisasi karena di ranah pidana, bukan perdata.