Indeks Tulisan
Hasil Pileg & Pilpres Turut 'Mengamankan' Pasal Penghinaan Presiden
Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.
Polisi dan Jaksa Bakal Dilibatkan Dalam Hukum Adat
Polisi dan jaksa bakal dilibatkan dalam hukum adat agar tidak tumpang tindih dengan hukum lainnya.
Golkar & Nasdem Tak Sepakat Revisi UU MD3 Penambahan Pimpinan MPR
Menurut Golkar, UU MD3 sebaiknya tak direvisi oleh DPR periode 2014-2019 yang masa kerjanya tinggal sebulan lagi.
Muhaimin Tak Setuju Pimpinan MPR 10 Orang karena Kebanyakan
Muhaimin tidak setuju kursi MPR 10 orang karena "kebanyakan". Tapi tidak tak akan menolak jika itu memang membuat pimpinan harmonis.
Soal Papua, Fahri Hamzah Minta Jokowi Ambil Langkah Luar Biasa
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Papua.
Bamsoet Minta Rapat Pleno, DPP Golkar Tunggu Penetapan DPR Terpilih
DPP Golkar merespons desakan Bambang Soesatyo untuk rapat pleno partai. Rencananya rapat ini digelar usai penetapan anggota legislatif DPR RI terpilih.
Baleg Siapkan Draf Revisi UU MD3 Soal 10 Pimpinan MPR
Dalam draf itu tertulis formasi pimpinan MPR mendatang adalah sembilan anggota DPR dari fraksi berbeda dan satu untuk perwakilan DPD.
Rapat Paripurna HUT 74 DPR RI Hari Ini: Cuma Dihadiri 110 Anggota
Rapat Paripurna DPR dihadiri kurang dari setengah anggota dewan.
Bamsoet Curhat Tak Bisa Luncurkan Buku Barunya di Kantor DPP Golkar
Bamsoet menyebut pengurus DPP Partai Golkar saat ini sedang ketakutan karena kelompok pendukung dirinya terus mendesak rapat pleno.
Herman Herry: DPR Tak Mau Didikte Soal Pembahasan RKUHP
Penyelesaian RKUHP masih menyisakan pasal krusial seperti pasal penghinaan presiden.
Panja RKUHP Tetap Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden
Anggota Panja RKHUP, Arsul Sani menyebut pasal penghinaan presiden sulit dihapus.
"Sabar Saja kalau Tidak Dipilih Jadi Pengurus PKB"
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid minta agar publik tidak memasalahkan kader PKB yang tidak masuk kepengurusan.
Fadli Zon Desak Pemerintah Hentikan Pemblokiran Internet di Papua
Fadli Zon menyebut pemblokiran internet sama dengan upaya pemberedelan di masa Orde Baru.
Fahri Hamzah Sebut Pemblokiran Internet di Papua Langgar HAM
Menkominfo, Rudiantara tak mau ambil pusing dengan dampak pelambatan maupun pemblokiran internet di Papua.
Gerindra Harapkan Pemindahan Ibu Kota 100 Persen Dibiayai Negara
Partai Gerindra meminta negara membiayai seluruh dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pertumbuhan Ekonomi Lambat, PAN Nilai Belum Saatnya Ibu Kota Pindah
PAN menyebutkan, rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota belum tepat karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lambat.
Gerindra: Prabowo & Hashim Siap Serahkan Lahan di Kaltim ke Negara
Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengakui lahan milik Hashim Djojohadikusumo dan kakaknya, Prabowo Subianto siap jika diminta lahannya untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Fraksi PAN: Pemindahan Ibu Kota Cacat Prosedur sebab Belum Ada UU
Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota hanyalah wacana belaka.
DPR Segera Tindak Lanjuti Rencana Pemindahan Ibu Kota
DPR telah menerima hasil kajian pemindahan ibu kota dari Presiden Joko Widodo dan akan segera menindaklanjuti rencana pemindahannya.
Pemblokiran Internet Tak Mampu Menghalangi Isu Papua Mendunia
Menurut analisis Drone Emprit, kata kunci "West Papua" ramai diperbincangkan di dunia internasional.