Bayu Septianto
Bayu Septianto adalah seorang News Editor di Tirto.ID sejak Desember 2018. Mengawal karier di Tirto.id sebagai reporter di bidang polhukam hingga 2019 dan berlanjut diberikan kepercayaan sebagai news editor hingga saat ini. Sebagai seorang News Editor, bertugas mengedit dan menulis berita dan harus memastikan bahwa berita yang akan ditayangkan memiliki kualitas yang baik dan akurat.
Memiliki latar belakang pendidikan S-1 Jurnalistik Fikom Universitas Padjajaran, Saya juga harus memastikan bahwa berita yang ditulis sesuai dengan standar jurnalisme yang baik. Dalam perannya sebagai News Editor, Bayu Septianto harus bekerja dengan cepat dan efisien untuk memastikan bahwa berita yang ditulis dapat dipublikasikan dengan segera. Selain itu juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada reporter.
Indeks Tulisan
Panja RUU PKS Berdalih Terhambat Belum Rampungnya Pembahasan RKUHP
Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Panja RUU Pesantren akan Undang Ormas Islam Besok
Komisi VIII akan mengundang pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk menampung masukan-masukan RUU Pesantren ini.
DPR Dukung Hukum Kebiri Kimia Agar Anak Tak Jadi Korban Seksual
Hukuman kebiri kimia kembali menjadi perbincangan setelah seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA (20) mendapatkan hukuman tersebut.
DPR akan Bacakan Surat Kajian Teknis Pemindahan Ibu Kota di Rapat
Ketua DPR Bambang Soesatyo juga telah menerima surat kajian teknis pemindahan ibu kota tersebut.
Ponpes Tak Mau Bantuan dalam RUU Pesantren Ganggu Kemandirian
Menurut Roziki, RUU Pesantren harus mengakomodir sumber pendanaan yang berasal dari APBN ataupun APBD.
DPR Nilai Aneh Latar Belakang Pansel KPK Baru Dimasalahkan Sekarang
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai aneh dan menyayangkan sorotan soal profesionalitas Pansel KPK yang baru muncul saat ini.
PPP Ingatkan Jokowi Siapkan Landasan Hukum Bila Pindahkan Ibu Kota
Arsul mengatakan pemerintah harus segera menyiapkan rancangan undang-undang pemindahan ibu kota sehingga bisa langsung masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
'Perang' Bamsoet Vs Airlangga Mungkin Memperlemah Daya Tawar Golkar
Ada kemungkinan Jokowi mempertimbangkan situasi internal partai sebelum menunjuk menteri. Dengan demikian, konflik ditubuh Golkar ini bisa membuat posisi tawar mereka mengecil.
Yorrys Raweyai Tuding Kepemimpinan Airlangga Paling Jelek di Golkar
Yorrys Raweyai menilai kepemimpinan Airlangga merupakan yang terburuk di Golkar karena banyak aturan partai tidak dilaksanakan.
Kompolnas Setuju Polri Tambah Pasukan di Papua, Asal Tidak Represif
Kompolnas menyetujui langkah Polri menambah jumlah pasukan di Papua dan Papua Barat, asal aparat di sana tidak melakukan tindakan represif.
Pemerintah Diminta Tangani Konflik Papua Pakai Pendekatan Budaya
Pemerintah diminta menangani konflik Papua dengan memakai pendekatan antropologi dan budaya. Saran ini disampaikan politikus Golkar Yorrys Raweyai dan anggota Kompolnas Bekto Suprapto.
Yorrys Raweyai: Pemblokiran Internet di Papua Bukan Solusi
Langkah pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat dinilai bukan solusi untuk meredakan gejolak di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Kompolnas Kecam Tindakan Polisi Beri Miras ke Mahasiswa Papua
Kompolnas menilai Kapolsek Sukajadi Kompol Sarce Christiaty Leo Dima layak diperiksa Propam karena telah memberikan miras kepada mahasiswa Papua.
Kompolnas Nilai Amanat UU Otsus Papua Belum Dilaksanakan Polisi
Anggota Kompolnas Bekto Suprapto menilai polisi belum mengimplementasikan aturan dalam UU Otsus Papua secara maksimal sehingga hubungan aparat dan masyarakat adat kurang harmonis.
Minta Ada Efisiensi Anggaran, Kok Jokowi Beli Mobil Dinas Baru?
Di depan anggota parlemen, Jokowi minta jajarannya efisien menggunakan anggaran. Pada saat hampir bersamaan, pemerintah sedang melakukan pengadaan mobil baru.
Mendagri Tjahjo: Mobil Dinas Sering Mogok, Mobil Baru Lebih Efisien
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan pemerintah membeli mobil dinas baru asalkan pengadaannya sesuai dengan prosedur.
Pembunuhan di KM Mina Sejati: Konflik Antar-ABK yang Bikin 2 Tewas
Dari total 36 jumlah ABK dan nakhoda, hanya 13 orang yang ditemukan dengan rincian 11 selamat dan dua lainnya tewas.
Didesak Gelar Rapat Pleno, DPP Golkar: Ada Tahapannya
Alasan lain DPP belum menggelar rapat pleno karena masih menunggu hasil penetapan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ibu Kota Pindah Kaltim, Pemerintah Diminta Segera Rilis Koordinat
Pemerintah telah mengumumkan Kalimantan Timur menjadi lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta dan diminta segera menentukan lokasi pasti agar tak terjadi kesulitan nantinya.
DPR Ingatkan Pemerintah Pemindahan Ibu Kota Tidak Sederhana
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI proses pemindahan ibu kota bukan semata memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jakarta ke lokasi yang baru.