tirto.id - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menjamin, dalam waktu dekat partainya akan menggelar rapat pleno.
Rapat pleno, kata Ace, masih akan menunggu hasil penetapan resmi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk DPR RI oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Salah satu nanti sebagai agenda pleno kan evaluasi. Nah evaluasi hasil pemilu harus berdasarkan sesuatu yang ditetapkan resmi oleh KPU. KPU sendiri sampai sekarang belum tetapkan calon DPR RI terpilih," kata Ace di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
KPU telah menjadwalkan penetapan kursi dan anggota DPR RI terpilih pada 31 Agustus 2019. KPU akan menetapkan sebanyak 575 anggota DPR RI dari 80 daerah pemilihan (dapil) yang mengisi kursi tersebut.
Menurut Ace, DPP juga masih menunggu laporan dari Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) yang ada di daerah-daerah sebelum membuat apa saja yang harus dievaluasi dalam rapat pleno.
Selain itu, masing-masing koordinator yang ada di DPP juga telah diminta membuat laporan kinerja usai Pemilu 2019.
Ace menilai, seluruh kader Partai Golkar memiliki niat baik untuk mentaati segala aturan yang ada di dalam AD/ART partai Golkar.
Ia tak khawatir bila penyelenggaraan rapat pleno diambil alih oleh pihak lain tanpa adanya ketua umum seperti zaman kepemimpinan Aburizal Bakrie.
"Bahwa setiap rapat pleno harus diundang oleh DPP atau orang yang mengundangnya diberi mandat oleh DPP yang punya kewenangan untuk melaksanakan pleno," ucap Ace.
Sementara itu, Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku heran dengan sikap Ketum Airlangga Hartarto takut menggelar rapat pleno yang seharusnya rutin dilakukan.
Bamsoet juga menjelaskan seharusnya sesuaiAD/ART rapat pleno dilakukan paling tidak selama satu kali dalam sebulan. Namun sejak tahun lalu pleno tak kunjung dilakukan semasa kepemimpinan Airlangga.
"Ini sudah setahun tidak rapat pleno, saya enggak tahu apakah ini jadi pelanggaran atas AD/ART, terserah saja. Alasan bisa dibuat, nanti ada istri pengurus yang sedang hamil lalu menunggu kelahiran ya bisa saja," kata dia.
"Rapat pleno tidak bisa dilakukan karena ada istri pengurus yang sedang hamil dan menunggu kelahiran, kan itu bisa. Alasan bisa dibuat, tapi kita harus mengacu pada AD/ART," ungkapnya.
Bamsoet juga mengklaim kerap didatangi kader dan petinggi partai yang menanyakan waktu pelaksanaan rapat pleno.
Calon ketua umum Golkar ini sulit menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya itu karena kewenangan menggelar rapat pleno ada di tangan Airlangga, lawannya untuk memperebutkan kursi ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.
"Apa sih yang sulit buat DPP untuk menggelar Rapat Pleno. Jawaban ini hanya bisa dijawab oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Umum," kata Bamsoet.
Munas Golkar rencananya akan dilaksanakan pada Desember nanti. Dalam kesempatan itu, partai yang berjaya di zaman Orde Baru ini akan memilih ketua umum. Sejauh ini ada dua calon kuat yaitu Bamsoet dan Airlangga Hartanto.
Bamsoet dan kubunya menginginkan Munas segera digelar sebelum pelantikan presiden-wakil presiden terpilih pada Oktober 2019, sementara Airlangga sebagai petahana bersikukuh Munas digelar pada Desember 2019.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
