Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Hakim Larang Siaran Langsung Sidang Ammar Zoni

Ketua Majelis Hakim Dwi Elyarahma Sulistiyowati melarang siaran langsung, lantaran persidangan Kamis (18/12/2025) merupakan agenda pemeriksaan saksi.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Ammar Zoni Hadiri Sidang Tatap Muka di PN Jakpus

Hal ini dilakukan atas penetapan majelis hakim, demi kelancaran proses pembuktian.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Pigai Minta Wilayah Rawan Intoleransi Diawasi Jelang Nataru

Pigai mengatakan antisipasi diminta dilakukan sejak dini agar peribadatan dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Masyarakat Diimbau Waspada Penipuan Mengatasnamakan Insan KPK

KPK tidak pernah menunjuk organisasi manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, atau perwakilan.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Perceraian Atalia-RK Tak Pengaruhi Penanganan Korupsi Bank BJB

Meski RK dan Atalia resmi bercerai serta terdapat pemisahan harta, tidak menghambat KPK untuk melakukan pelacakan aset.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

KPK Periksa Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terkait Dugaan TPPU

Andhi Pramono saat ini juga tengah menjalani hukuman atas kasus gratifikasi di Bea Cukai sebelumnya.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

KPK Sita Uang Ratusan Juta usai Geledah 3 Lokasi Lampung Tengah

Budi mengatakan, penyidik masih melakukan penghitungan uang yang disita penyidik dari tiga tempat tersebut untuk mengetahui jumlah pastinya.
Politik
Rabu, 17 Des 2025

33 Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas untuk 14 K/L

Rekomendasi ini untuk menjamin keselarasan kebijaksanaan kementerian dan lembaga dengan arah pembangunan nasional.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

KPK Bakal Panggil Bos Maktour dan Gus Alex terkait Korupsi Haji

Pemeriksaan ini akan dilakukan usai penyidik mendalami hasil pemeriksaan terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Yusril: Sikap soal Jabatan Polisi di K/L Kewenangan Presiden

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada Prabowo untuk diambil keputusan.