Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Jumat, 6 Feb

KPK Periksa Eks Menteri BUMN Rini Soemarno soal Holding Migas

Budi mengatakan, Rini hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan pada sekira pukul 13.14 WIBdan selesai pukul 14.30 WIB.
Hukum
Jumat, 6 Feb

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Impor di Bea Cukai

KPK menyatakan uang yang disita masih dalam proses penghitungan. Belum ada pula keterangan jenis mata uang dari uang yang disita.
Politik
Jumat, 6 Feb

Bahlil: IUP Tambang di Daerah Dikuasai Perusahaan Jakarta

Bahlil bilang bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas, maka ekonominya seharusnya menyeluruh dan tidak bertumpu pada satu wilayah saja.
Politik
Jumat, 6 Feb

Bahlil Soroti Ketimpangan Jumlah Anggota DPR antara Papua & Jawa

Menurut Bahlil Lahadalia, penghitungan jumlah representasi Anggota DPR RI berdasarkan banyaknya jumlah penduduk tidak adil.
Hukum
Jumat, 6 Feb

OTT KPK di Depok Libatkan Perusahaan Milik Kemenkeu

Secara kepemilikan, PT Karabha Digdaya merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan.
Hukum
Jumat, 6 Feb

OTT KPK di Depok: 7 Orang Ditangkap dan Uang Ratusan Juta Disita

OTT KPK di Depok ini terkait sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya dengan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok.
Hukum
Jumat, 6 Feb

KPK Periksa Lagi Eks Menteri BUMN Rini Soemarno soal Kasus PGN

KPK lakukan pemeriksaan kedua terhadap Rini Soemarno sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE.
Hukum
Jumat, 6 Feb

Ketua, Wakil, dan Juru Sita PN Depok Disebut Terjaring OTT KPK

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mengaku ada sejumlah ruangan disegel selain daftar tiga orang yang ditangkap, yakni Ketua, Wakil, dan Juru Sita PN Depok.
Hukum
Jumat, 6 Feb

KPK: Pengondisian Jalur Merah Importasi Ganggu Pasar Domestik

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik ini juga berpotensi menurunkan penerimaan negara.
Hukum
Jumat, 6 Feb

KPK Temukan Safe House Bea Cukai Berisi Uang & Emas Rp40,5 M

Uang suap dikirim rutin setiap bulan ke safe house sebagai 'jatah' bagi para pihak di Bea Cukai yang terlibat.