Auliya Umayna Andani

KUHAP baru dinilai oleh Marzuki sebagai wajah otoriter, dan karenanya masyarakat akan menghadapi malapetaka di waktu mendatang sejak berlakunya aturan itu.

Pemberian hukuman kerja sosial diklaim dapat mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Kementerian Imipas pun telah menyiapkan ratusan tempat pelaksanaannya.

Beberapa pasal dalam KUHP baru, yang berlaku sejak Januari 2026, dinilai bermasalah. Sejumlah pihak melayangkan gugatan ke MK.

Marzuki menyebut, KUHAP baru ini merupakan produk dari pameran kesewenang-wenangan yang berbaju hukum.

Kemenag akan mencetak kembali Al-Qur’an dan buku agama untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar karena distribusi sebelumnya belum mencukupi.

Menag Nasaruddin Umar memastikan bahwa Dirjen Pesantren bakal segera hadir. "Insyaallah dalam waktu dekat ini, kita tinggal menunggu Keppres-nya," ucapnya.

Presiden Prabowo menandatangani UU Penyesuaian Pidana yang mengatur konversi denda ke penjara, masa percobaan hukuman mati, serta penyesuaian pidana UU ITE.

Yusril menjelaskan bahwa KUHAP lama merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

KPK menilai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepada daerah merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan dalam sistem demokrasi.

Padahal berdasar peraturan yang berlaku, pelaporan SP3 ke Dewas KPK paling lamabat 14 hari sejak diterbitkan.