Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Indeks Tulisan
Bawaslu Minta Penjelasan KPU soal Perbedaan PKPU dan UU Pilkada
Yang tidak sinkron adalah PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan & Perhitungan Suara dengan UU Pilkada ihwal pengusul perhitungan suara ulang di TPS.
Survei Poltracking: Elektabilitas Khofifah-Emil Capai 68,4%
Survei Poltracking Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan Khofifah-Emil berada di angka 68,4 persen.
ICC Rilis Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu & Yoav Gallant
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
RK Tak Khawatir Anies Dukung Pram-Rano: Dua Wagubnya ke Sini
RK menilai, perbedaan pilihan politik antara Anies, Sandiaga dan Riza Patria sebagai keindahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
DPR Kaji Pilkada dan Pemilu Nasional Digelar di Tahun Berbeda
Usulan pemisahan waktu penyelenggaraan pilkada dan pemilu nasional terus bergulir. Kali ini anggota DPR turun merespons.
Tak Ada Pimpinan KPK Perempuan, DPR: Itu Hasil Suara Teman-Teman
Habiburokhman berdalih tidak bisa mengarahkan Anggota DPR di Komisi III karena mereka memiliki hak masing-masing untuk memilih kandidat.
Komisi III DPR RI Tetapkan 5 Anggota Dewan Pengawas KPK
Pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK dilakukan lewat voting, bukan musyawarah mufakat. Hal itu untuk mengakomodasi suara anggota dewan.
DPR Pilih Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Komjen Setyo Budiyanto terpilih setelah mengantongi 45 suara yang menginginkannya menjadi ketua KPK.
AJI: Ide DPR Tiadakan Doorstop di KPK Ancam Kebebasan Pers
Manurut AJI, usulan Habiburokhman itu tak patut dan tepat dilakukan seorang legislator.
Heru Kreshna Tidak Setuju KPK Pajang Tersangka Kasus Korupsi
Heru Kreshna Reza mengaku tak setuju KPK memajang tersangka saat pengumuman penetapan tersangka kasus rasuah.
Cadewas KPK Hamdi: Pelanggaran Etik Firli Tidak Bisa Dimaafkan
Hamdi Hassyarbaini mengatakan, kasus pelanggaran etik yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri tak bisa dimaafkan.
Ide Johanis Tanak Hapus OTT Berbahaya bagi Pemberantasan Korupsi
Ide Johanis Tanak menghapus OTT dianggap sebagai upaya untuk memikat hati Komisi III DPR RI dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.
DPR akan Gabung Tiga UU terkait Pemilu Jadi Omnibus Law
Menurut Rifqinizamy, revisi ini bertujuan agar sistem pemilu di Indonesia memiliki kepastian hukum.
Habiburokhman Usul Pimpinan & Dewas KPK Hilangkan Sesi Doorstop
Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.
Benny Mamoto Nilai Pengawasan oleh Dewas KPK Belum Optimal
Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.
Cadewas Benny Mamoto Minta OTT KPK Diatur di Undang-Undang
Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.
Cadewas KPK Sebut Ada Penyidik Cari Untung saat Penggeledahan
Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.
Komeng Bacakan Laporan Hasil Reses di Dapil Jabar ala Presenter
Meski telah menjadi anggota DPD RI, Komeng seolah tak bisa melepaskan karakternya sebagai komedian. Akhirnya apa yang dia katakan kerap dianggap lelucon.
AJI Kritik Aturan Wajib Jas saat Rapat Paripurna DPR
Aturan pakaian wajib mengenakan jas saat rapat paripurna dinilai menggangu efektivitas kerja jurnalis di lingkungan parlemen.
Desk Pilkada Kemendagri Terima Ratusan Aduan soal Netralitas ASN
Bima Arya mengeklaim Kemendagri sudah maksimal menjaga netralitas ASN selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.