Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Indeks Tulisan
Gelombang Kritik RUU Penyiaran yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers
Masyarakat memerlukan jurnalisme bermutu yang salah satunya disajikan lewat investigasi jurnalistik.
Kemendagri: Caleg Terpilih Harus Mundur Bila Jadi Paslon Pilkada
Kemendagri menilai caleg terpilih harus mundur bila sudah ditetapkan sebagai paslon Pilkada 2024, bukan saat mendaftar.
Komnas HAM Targetkan Penyelidikan Kasus Munir Selesai Tahun Ini
Menurut komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun, penanganannya dilakukan secara tertutup.
Komnas HAM: 12 Kekerasan di Papua Sepanjang Januari-April 2024
Dua di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap dua orang perempuan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh aparat yang videonya viral.
Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Meningkat Sepanjang 2023
Intensitas serangan terhadap para aktivis lingkungan bervariasi, mulai dari kriminalisasi, somasi, peretasan, hingga yang paling berat, yaitu pembunuhan.
Polisi Ungkap Fakta Kasus Tarif Parkir Rp150 Ribu di Istiqlal
Peristiwa tarif parkir capai Rp150 ribu terjadi sekitar sebulan lalu setelah lebaran Idulfitri di sekitar Masjid Istiqlal.
RUU Penyiaran Dikritik, DPR: Jadi Masukan untuk Menyempurnakan
Dave mengeklaim tidak ada niat pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberangus hak menyampaikan pendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat.
AJI Tolak RUU Penyiaran soal Larangan Tayangan Eksklusif
AJI menolak RUU Penyiaran utamanya Pasal 56 Ayat (2) butir c yaitu larangan menanyangkan investigasi eksklusif.
Amnesty Internasional Desak Polisi Bebaskan 6 Pelajar di Nabire
Menurut Usman Hamid, penangkapan disertai dugaan aksi kekerasan aparat terhadap para pelajar SMA saat merayakan kelulusan di Nabire, tidak dapat diterima.
Bea Cukai & Polri Bongkar Penyelundupan 20 Ribu Butir Ekstasi
Bea Cukai & Bareskrim Polri mengumumkan telah mengungkap kasus penyelundupan narkoba dari Eropa.
Mahasiswa Katolik Unpam Korban Penyerangan Tolak Berdamai
Proses hukum harus dilanjutkan agar memberikan efek jera kepada para pelaku penyerangan mahasiswa Katolik Unpam.
"Wabah" Iklan Judi Online Masih Bercokol di Situs Pemerintah
Antara 2022-2024 lebih dari 20 ribu situs pemerintah & 17 ribu situs lembaga pendidikan yang diawasi Kominfo karena terindikasi disusupi iklan judi online.
Aparat Diminta Usut Tuntas Kasus Penyerangan Mahasiswa UNPAM
YLBHI mendesak polisi mengusut tuntas kasus dugaan penyerangan terhadap para mahasiswa Katolik yang sedang menjalankan doa Rosario di Tangerang Selatan.
PDIP soal Ganjar Jadi Oposisi: Bukan Sikap Resmi Partai
Hendrawan menuturkan sebagai kader berlambang banteng moncong putih, Ganjar seharusnya memahami suasana kebatinan PDIP.
Sopir Mobil yang Tertabrak KA Pandalungan Bisa Dijerat Pasal 359
Berdasarkan keterangan saksi penjaga perlintasan kereta, sopir bisa saja dijerat pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia.
Luhut Yakin Pembangunan IKN Capai 80 Persen pada Agustus 2024
Luhut juga yakin rencana pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN bisa terwujud. Pasalnya, pembangunan bandara VVIP sudah hampir rampung.
Sopir Mobil yang Tertabrak KA Pandalungan Abai Penjaga Lintasan
Menurut Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Komarudin, mobil sempat dicegat oleh petugas palang kereta api agar tak melintas. Namun, sopir tak mengindahkan.
4 Orang Jadi Tersangka Penyerangan Mahasiswa Katolik di Tangsel
Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyerangan terhadap mahasiswa Katolik di Tangsel.
Gerindra Yakin Presidential Club Terwujud Meski Banyak yang Ragu
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, presidential club yang digagas Prabowo bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk bangsa dan negara.
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Ditunda
Menurut Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pihaknya belum bisa hadir karena masih mengurusi administrasi untuk mempersiapkan sidang.