Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Indeks Tulisan
Baleg Sepakat RUU Kementerian Negara jadi Usulan Inisiatif DPR
Supratman mengetuk palu tanda RUU Kementerian Negara disahkan menjadi usulan inisiatif DPR.
Sayap-Sayap Patah Kebebasan Pers Menguar dari Gedung Parlemen
Jika pers dianggap separuh benar separuh salah, maka mediasi lewat Dewan Pers. Tunjukkan fakta yang dianggap keliru. Kalau cuma nuduh, namanya omong kosong.
Dikritik DPR Suka Pakai Jet Pribadi, KPU: Monitoring Logistik
DPR RI ramai-ramai menyoroti gaya hidup mewah KPU, seperti penggunaan jet pribadi saat pelaksanaan Pemilu 2024.
Debat KPU dan DPR soal Rencana Pemakaian Sirekap di Pilkada 2024
KPU berencana akan kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Mendagri: PJ Kepala Daerah yang Maju Pilkada Wajib Mundur
Tito Karnavian memastikan Penjabat Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada 2024 diwajibkan mundur dari jabatannya.
Politikus PDIP Sebut 70 Persen Komisioner KPU Tak Berintegritas
Menurut Junimart Girsang, 70 persen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak memiliki integritas.
Anggota Komisi II DPR RI Usul Penyelenggara Pemilu dari Parpol
Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.
DPR Sebut Bawaslu Macan Ompong karena Gakkumdu Tak Berfungsi
Politikus Demokrat juga mempersoalkan kinerja DKPP yang hanya memberikan teguran keras ke Ketua KPU padahal kerap melanggar etika.
Pimpinan Komisi II DPR Tolak Usulan Soal Melegalkan Politik Uang
Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mereka anti moral hazard pemilu, anti money politics, sehingga tidak melegalkan politik uang.
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada
Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang belum dilantik harus bersedia mengundurkan diri bila maju Pilkada 2024.
Anggota Komisi II DPR Minta Politik Uang Dilegalkan dalam PKPU
Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.
DPR: RUU Penyiaran Meminimalkan Dampak Jurnalisme Investigatif
DPR mengklaim larangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi untuk meminimalkan dampak dari produk tersebut.
Dasco: Prabowo Fokus Makan Siang Gratis, Belum Bahas Kabinet
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo belum pernah membahas komposisi menteri.
Kelas BPJS Diganti KRIS, DPR Pertanyakan Desain Pembiayaannya
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, mengingatkan pemerintah membuat konsep yang matang menjelang penerapan KRIS agar tak menimbulkan masalah baru.
Dasco: RUU Kementerian Negara Tak untuk Akomodasi Jumlah Menteri
Pembahasan mengenai revisi UU Kementerian Negara itu akan dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (14/5/2024) siang ini.
Johan Budi Ngaku Tak Diundang Pembahasan Revisi UU MK saat Reses
Johan Budi mengakui pernah ikut dalam rapat pembahasan revisi UU MK itu, beberapa waktu lalu.
TB Hasanuddin: Larangan Jurnalis Investigasi Berangus Demokrasi
Anggota Komisi I DPR, T.B. Hasanuddin, mengatakan bahwa larangan jurnalisme investigasi bisa menggerus demokrasi.
Eko Patrio Siap Jika Ditugasi Jadi Menteri di Kabinet Prabowo
Eko Patrio mengaku siap jika diperintahkan menjadi menteri.
KIP Kuliah Jalur Aspirasi Dewan Rentan Jadi Alat Pendulang Suara
Kerentanan ini berupa barter atau kompensasi dari upaya mengumpulkan suara pemilih. Maka itu, sejumlah pengamat pendidikan mendesak menghapus jalur ini.
Komnas HAM akan Audit Hak Atas Pendidikan usai Viral UKT Mahal
Anis Hidayah mengatakan lembaganya akan melakukan audit hak pendidikan menyusul informasi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang makin mahal.