Indeks Tulisan
WNI Disandera Abu Sayyaf, Pemerintah Didesak Bergerak Cepat
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah mengambil langkah taktis untuk membebeskan 10 warga negara Indonesia yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah didesak mengambil langkah cepat karena pihak penyandera memberi batas waktu hanya lima hari untuk menebusnya.
Selesaikan Kasus HAM, Pemerintah Akan Rangkul Semua Pihak
Pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan akan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah air. Pemerintah akan mengandeng semua pihak agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara terbuka.
Usut Kasus HAM Berat, Setara Usulkan Komisi Kepresidenan
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengusulkan agar pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang saat ini di nilai jalan di tempat.
Dirjen Migas: Maluku Dapat Jatah PI Terbesar di Blok Masela
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pihaknya telah berkomitmen akan memberikan jatah participating interest terbesar bagi Pemerintah Provinsi Maluku terkait pengelolaan Blok Masela.
Antisipasi Eksploitasi Anak, Mensos Dorong Pemda Sediakan RP
Meteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong pemerintah daerah menyiapkan Rumah Perlindungan Sosial Anak.
Kelompok Santoso Pecah, Jaringan MIT Makin Terdesak
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti membenarkan adanya perpecahan di internal kelompok jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso.
Revisi UU Terorisme, Ketua DPR Minta Publik Tidak "Genit"
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ade Komarudin atau yang akrab disapa Akom meminta publik tidak “genit” terkait rencana perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pihaknya menjamin akan memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam revisi nanti.
Menkominfo: Pemerintah Akan Blokir Grab-Uber Jika Tidak Patuh
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan, pemerintah akan memblokir aplikasi layanan transportasi Uber dan Grab apabila tidak mematuhi aturan sebagai sarana transportasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) hingga batas waktu 31 Mei.