Abdul Haris

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 10 Feb

7 Terdakwa Penganiayaan Anak di Sleman Divonis 8-10 Tahun

Penganiayaan anak di Sleman menewaskan satu korban. PN Sleman memvonis 7 terdakwa 8-10 tahun penjara.
Hukum
Selasa, 10 Feb

JPU Tuntut Perdana Arie 1 Tahun Bui, Kasus Bakar Tenda Polda DIY

Penasihat Hukum Perdana Perdana Arie menilai tuntutan terlalu berat bagi pemuda yang berpartisipasi dalam agenda demokrasi.
Hukum
Selasa, 3 Feb

Warga Maguwoharjo Diduga Diintimidasi Pekerja Tol Jogja-Solo

Impi mempertanyakan dasar proyek tetap berjalan. Padahal, telah ada kesepakatan agar proyek dihentikan karena empat tuntutan warga belum terpenuhi.
Hukum
Selasa, 3 Feb

JPU Belum Siap Tuntutan, Sidang Kasus Tenda Polisi Sleman Tunda

Penasihat hukum Perdana Arie menilai penundaan sidang semakin menjauhkan kliennya dari kepastian hukum dan keadilan.
Hukum
Senin, 2 Feb

Gagal Bisnis Umrah Rp1,2 M, Motif Pembunuhan Eks Sekjen Pordasi

Berdasarkan hasil visum repertum luar dan dalam disimpulkan, Herlan Matrusdi tewas karena kekerasan benda tumpul.
Hukum
Selasa, 27 Jan

Sidang Pembakar Tenda Polda DIY: Arie Sebut Aksi Tak Terencana

Konsolidasi di Kampus UII Cik Di Tiro menyepakati aksi dilakukan Sabtu (30/8/2025). Namun demo ricuh terjadi pada Jumat (29/8/2025).
Hukum
Senin, 26 Jan

Sidang Hibah Pariwisata Sleman: Keterangan Saksi Beda dengan BAP

Salah satu saksi yang dicecar JPU adalah Karunia Anas Hidayat, relawan Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa pada Pilkada Sleman 2020.
Hukum
Senin, 26 Jan

Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret

Kronologi Kasus Hogi Minaya, ia menjadi tersangka setelah mengejar jambret yang menyerang istrinya pada April 2025. Ada upaya restorative justice.
Hukum
Jumat, 23 Jan

Hakim Tanya Pertemuan Harda & Anak Sri Purnomo soal Hibah Wisata

Hakim menyoroti perbedaan keterangan Raudi Akmal dan Harda Kiswaya soal pertemuan membahas dana hibah pariwisata.
Hukum
Jumat, 23 Jan

Sidang Hibah Pariwisata Sleman: Hakim Soroti SE Harda Kiswaya

Hakim heran surat edaran yang ditandatangani Harda mengatur teknis kegiatan secara rinci. Padahal juknis resmi bupati belum ada.