Apindo Minta Debat Cawapres Soroti Pengupahan dan Skill Pekerja

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 15 Maret 2019
Dibaca Normal 1 menit
Perubahan kebijakan pengupahan oleh pemerintah untuk kepentingan politik tak baik untuk iklim usaha. Pengusaha memerlukan kepastian.
tirto.id - Depal Cawapres 2019 antara Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno akan membahas isu pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya bertempat di Hotel Sultan, Minggu (17/3/2019).

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam meminta kedua cawapres untuk menyoroti isu pengupahan.

Menurut Bob, para pengusaha mengeluhkan pemerintah daerah yang kerap menetapkan upah minimum melampaui PP 78/2015.


"Ada daerah upahnya tinggi, tapi penganggurannya sama tingginya. Dia (pemda) gak ngerti soal pasar tenaga kerja," ucap Bob Azam saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (15/3/2019).

Bob juga mengatakan tidak jarang dalam mengatur upah, pemda menjadikannya sebagai alat politik untuk meraih dukungan.

Akibatnya, kata dia, tidak jarang menjelang pilkada, isu dan kebijakan upah kerap mengalami perubahan seiring dengan strategi meraih suara

Perubahan kebijakan berdasar kepentingan politik, kata Bob, menganggu iklim usaha yang memerlukan kepastian. Sebab, katanya, dengan gejolak seperti itu, maka dunia usaha menjadi sulit bertumbuh.

"Kami perlu kepastian soal pengupahan. Kalau gak ada kepastian gimana bisa bikin kontrak kerja dan investasi," Bob.

Bob juga meminta cawapres menyoroti pelatihan kerja yang saat ini belum banyak memiliki kemajuan.

Setiap tahun, kata dia, paling tidak terdapat 3 juta orang yang akan memasuki pasar kerja. Namun, balai latihan kerja, kata dia, hanya mampu menampung raturan ribu orang.

Jumlah yang terbatas itu menurutnya tidak mengherankan sebab anggaran pemerntah untuk pelatihan (vokasi) masih sangat minim.

Oleh karena itu, ia pun menantikan keseriusan presiden terpilih untuk menyediakan alokasi anggaran yang cukup termasuk jika seandainya berupa kartu Pra Kerja yang diusung capres nomor urut 01.

Bob juga mengatakan Korea Selatan sudah menerapkannya program Pra Kerja dengan alokasi 2000 dolar AS atau Rp26 juta rupiah per pemegang kartu.

Namun, ia menyangsikan pemerintah menyediakan anggaran untuk 3 juta orang menerima kartu. Dalam hitungannya, pemerintah perlu anggaran minimal Rp80 triliun setahun demi menghasilkan angkatan kerja yang memiliki kemampuan (skill).

"Kalau gak disiapkan mitigasinya nanti digantikan mesin malah jadi pengangguran. Dana pelatihan juga sangat kecil hanya sepersikian dari dana pendidikan," ungkap Bob.



Baca juga artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Politik)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali