Apa Tujuan Prabowo Rekrut eks Komisioner Komnas HAM?

tirto.id - Tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana menggaet dua bekas komisioner Komnas HAM, yaitu Siane Indriani dan Natalius Pigai mendapat respons dari pegiat HAM. Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyatakan rencana itu bukan berarti menghapus dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang diduga dilakukan mantan Danjen Kopassus tersebut.

"Bagaimana pun yang bisa membuktikan adalah hukum. Bukan klarifikasi para bekas Komnas HAM di media, apalagi dia [eks komisioner Komnas HAM] juga punya catatan, selama ini tidak sepenuhnya berpihak kepada penanganan kasus HAM,” kata Ghufron kepada reporter Tirto, Kamis (20/9/2018).

Ghufron mendorong siapa pun yang terpilih sebagai presiden di Pilpres 2019, tetap berkomitmen mengusut tuntas kasus HAM di masa lalu, termasuk yang diduga melibatkan Prabowo.

"Kalau memang Prabowo punya komitmen, maka dia kalau terpilih harus berani mengungkap kasusnya sendiri. Biarkan pengadilan bekerja. Kubu Jokowi juga harus mendorong ini. Kalau perlu dari sekarang saat masih jadi presiden," kata Ghufron.

Nama Siane pertama kali diungkapkan Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade usai pertemuan penyusunan tim jubir Prabowo-Sandiaga, di Jalan Daksa, Jakarta Selatan, pada 5 September lalu. Ia menyatakan, Siane merupakan jubir perwakilan dari Gerindra.

Sementara, nama Natalius diungkapkan Ketua DPP PAN Yandri Sutanto usai rapat finalisasi struktur tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, Rabu malam (18/9/2018), di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Natalius Pigai Membantah

Siane mengakui dirinya menjadi jubir Prabowo-Sandiaga. Saat ini, Siane sedang menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Surabaya-Sidoarjo.

Mantan Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM ini berharap dengan menjadi anggota legislatif dari Partai Gerindra dan masuk di tim pemenangan Prabowo, ia bisa punya peran lebih kuat dalam mengawal isu HAM.

"Saya ingin meneruskan perjuangan saya selama di Komnas HAM. Memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hak keadilan, hak ekosob [ekonomi, sosial, budaya], yang selama ini selalu terpinggirkan dan selalu dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Kekuasaan dan modal," kata Siane kepada reporter Tirto, Kamis (20/9/2018).

Perempuan kelahiran 28 Juli 1963 ini tak memandang Prabowo sebagai orang yang tersangkut masalah HAM masa lalu, seperti yang selama ini dituduhkan. Menurut dia, dugaan keterlibatan Prabowo dan penculikan serta penghilangan orang pada 1997-1998 sebagaimana data Komnas HAM, telah dinyatakan Kejaksaan Agung tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.

Siane berkata, latar belakang dirinya sebagai aktivis HAM dan latar belakang Prabowo tak perlu dipersoalkan. Sebaliknya, kata perempuan kelahiran Surabaya ini, pelanggaran HAM justru banyak terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti penggusuran, penganiayaan, pengambilan hak rakyat, dan reklamasi.

"Itu [dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo] sudah jadi komoditi politik setiap lima tahunan untuk jatuhkan Prabowo. Tahun 2009 kan Prabowo cawapres Megawati. Jangan lagi goreng masalah HAM," kata Siane.

Berbeda dengan Siane, Natalius Pigai membantah menjadi jubir Prabowo-Sandiaga. Ia merasa dirugikan dengan keterangan Yandri Sutanto yang menyatakan dirinya pernah bertemu Prabowo untuk menyampaikan langsung kesediaannya menjadi jubir.

"Seumur hidup di dunia ini, saya tidak pernah jabat tangan dengan Pak Prabowo, kecuali tahun 1996 waktu saya interupsi beliau sebagai Komandan Kopassus terkait peristiwa Papua dan dana royalti Freeport 1 persen untuk keluarga kami," kata Natalius kepada reporter Tirto.

Natalius menegaskan akan bersikap netral di Pilpres 2019 agar selalu bisa berada di luar lingkaran kekuasaan. Sehingga ia tak sampai terlibat konflik kepentingan saat membela orang-orang yang terpinggirkan, terutama di Papua.

"Setelah 2019, siapa pun yang terpilih menjadi presiden, sebagai aktivis kemanusiaan di Papua, saya berkeyakinan bahwa rakyat Papua tetap menjadi marginal, kaum yang disiksa, dianiaya, dibunuh dan berada seakan-akan orang-orang terjajah sebagaimana dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini," kata Natalius.

Respons Kubu Jokowi

Dalam hal ini, Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago menilai Prabowo ingin mengklarifikasi kasus pelanggaran HAM-nya di masa lalu dengan menggaet eks komisioner Komnas HAM sebagai Jubir.

"Prabowo perlu mengklarifikasi kasus HAM-nya mungkin ya," kata Irma kepada reporter Tirto.

Irma mengingatkan kepada para eks anggota Komnas HAM yang menjadi jubir Prabowo-Sandiaga agar tak lupa pada perjuangan mereka menuntaskan dugaan kasus HAM yang dilakukan Prabowo di masa lalu.

Sebab, menurut Irma, data Komnas HAM sendiri yang telah menyatakan dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan penghilangan orang periode 1997-1998. "Ya disayangkan saja kalau mereka sampai lupa apa yang dulu mereka perjuangkan, jangan lupa sejarah lah," kata Irma.

Anggapan Irma buru-buru disanggah Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman. Menurutnya, masuknya Siane sebagai jubir Prabowo-Sandiaga bukan untuk mengklarifikasi kasus HAM Prabowo, melainkan sebagai komitmen untuk menegakkan HAM.

"Karena kami menganggap murni, penting, penegakan HAM itu menjadi prioritas saat kami berkuasa," kata Habiburokhman kepada reporter Tirto.

Habiburokhman mengklaim, Prabowo dan Sandiaga sudah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kasus HAM masa lalu. "Semua, kami enggak akan pilih kasus mana secara politik. Pokoknya semua pelanggaran HAM harus diselesaikan," klaim Habiburokhman.