Apa Saja Instrumen HAM Internasional yang Diratifikasi di Indonesia

Oleh: Rizal Amril Yahya - 22 November 2021
Dibaca Normal 2 menit
Mengetahui apa saja instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
tirto.id - Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang diperlukan setiap manusia untuk hidup sejahtera.

Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak mengemukakan pendapat, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, hak berpolitik, hingga hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui keberadaan HAM. Indonesia memasukkan penjelasan mengenai HAM dalam UUD 1945 Pasal 28 A s.d. J.

Melansir buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII (2017) terbitan Kemendikbud, HAM memiliki sifat khusus jika dibandingkan dengan hak-hak lain, yakni hakiki, universal, tak dapat dicabut, dan tak dapat dibagi.

Hakiki berarti HAM pasti melekat dalam diri setiap manusia yang lahir. Universal berarti berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, gender, agama, status, dan perbedaan lainnya.

Sedangkan, tak dapat dicabut berarti hak ini bersifat paten dan tidak bisa dicabut dari seseorang. Tak dapat dibagi berarti semua orang berhak mendapatkan hak-haknya secara utuh, seperti hak ekonomi, hak sipil dan politik, juga hak sosial dan budaya.

Instrumen HAM di Indonesia


Sebagai negara yang mengakui keberadaan HAM pada diri tiap manusia, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang termasuk dalam HAM.

Salah satu bentuk usaha penegakan HAM yang dilakukan Indonesia adalah meratifikasi instrumen HAM internasional.

Melansir modul pembelajaran PPKn Kelas XI (2020) terbitan Kemendikbud, Indonesia berkomitmen untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Berikut adalah instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia:

1. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958.

2. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political Rights of Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI 68 tahun 1958.

3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elmination of Discrimination againts Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984.

4. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

5. Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (Convention on the Prohobition of the Development, Production and Stockpilling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weaponsand on their Destruction). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.

6. Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam Olahraga (International Convention Againts Apartheid in Sports). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.

7.Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (Toture Convention). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.

8. Konvensi orgnisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

9. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elemination of Racial Discrimination). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999.

10. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.

11. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Right). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005.

12. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2005.


Baca juga artikel terkait PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN atau tulisan menarik lainnya Rizal Amril Yahya
(tirto.id - Pendidikan)

Kontributor: Rizal Amril Yahya
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Yandri Daniel Damaledo
DarkLight