Apa Itu Dewan Revolusi, Sejarah, dan Tujuan Pembentukannya?

tirto.id - Dewan Revolusi muncul seiring terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Dewan Revolusi memiliki kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diduga sebagai dalang G30S 1965.

Dewan Revolusi muncul perdana dalam siaran Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober 1965, tetapi sebelumnya sudah ada isu mengenai Dewan Jenderal. Dewan Jenderal adalah sebutan PKI terhadap beberapa jenderal militer Angkatan Darat (AD) yang dicurigai bakal melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Sukarno.

Sebelum terjadinya G30S 1965, sudah ada gesekan-gesekan di antara pihak petinggi PKI dan perwira tinggi AD. Kedua kubu ini dekat dengan kekuasaan Presiden Sukarno, terlebih saat terdengar rumor tentang Bung Karno yang sakit parah.

Apa Itu Dewan Revolusi?

Pada 1 Oktober 1965 silam, PKI mengumumkan Dekrit Nomor 1/1965 Tentang Pembentukan Dewan Revolusi. Dalam pengumuman tersebut, Dewan Revolusi adalah bentuk tindak lanjut G30S.

Anggota Dewan Revolusi adalah kalangan sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September. Dengan begitu, Dewan Revolusi adalah lembaga atau badan sementara yang dibentuk oleh para pimpinan G30S.

Dewan Revolusi akan bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, bahkan Kabinet Dwikora hanya mendapatkan status demisioner. Dewan Revolusi akan segera membentuk dewan menteri yang baru.

Dewan Revolusi mencakup presidium dewan yang terdiri atas komandan maupun wakil-wakil komandan G30S. Secara keseluruhan, ada 45 orang yang masuk dalam Dewan Revolusi, termasuk Letkol Untung yang bertindak sebagai ketua dewan.

Latar Belakang Dewan Revolusi oleh PKI Sebelum G30S 1965

Riwayat perselisihan antara PKI dan Angkatan Darat sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun sebelum peristiwa G30S 1965. Ada beberapa faktor penyebabnya, di antaranya adalah usulan Angkatan Kelima oleh PKI dan gerakan Ganyang Malaysia.

PKI pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Angkatan Kelima sebagai salah satu unsur pertahanan dan keamanan negara. Angkatan Kelima usulan PKI ini terdiri dari kaum buruh dan petani yang dipersenjatai.

Para pimpinan militer Angkatan Darat menentang usulan tersebut karena khawatir bahwa Angkatan Kelima nantinya digunakan PKI untuk merebut kekuasaan. Hal ini membuat hubungan PKI dan Angkatan Darat semakin menegang.

PKI semakin dekat dengan Presiden Sukarno seiring terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia sejak tahun 1963. Bung Karno menyerukan gerakan Ganyang Malaysia dan meminta militer untuk bergerak.

Akan tetapi, sebagian petinggi Angkatan Darat tidak sepakat dengan kampanye Ganyang Malaysia tersebut, termasuk Ahmad Yani selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) dan Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

Benny Setiono melalui buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008) menuliskan, "Sudah sejak awal Angkatan Darat tidak sungguh-sungguh mendukung kebijaksanaan konfrontasi terhadap Malaysia”.

AD juga menilai bahwa kampanye Ganyang Malaysia akan sangat menguntungkan PKI. Ada Inggris yang berdiri di belakang Malaysia dan Inggris adalah sekutu sejati Amerika Serikat yang merupakan rival utama blok komunis.

Presiden Sukarno dan PKI menjadi semakin dekat lantaran AD dianggap setengah hati menjalankan perintah. Selain itu, di internal AD sendiri terbelah karena adanya golongan yang mendukung Presiden Sukarno untuk mengganyang Malaysia.

Tujuan Pembentukan Dewan Revolusi

Adanya kabar burung tentang Dewan Jenderal yang terdiri atas sejumlah perwira tinggi AD menegangkan suasana politik tahun 1965 silam. Pembentukan Dewan Revolusi ini memiliki hubungan erat dengan kemunculan rumor Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan kekuasaan.

Pada awalnya, Dewan Revolusi bertujuan untuk menyingkirkan berbagai nama petinggi AD yang berhubungan dengan Dewan Jendral. Oleh karena itu, pihak dari Dewan Revolusi menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk menyelamatkan bangku kekuasaan Soekarno.

Setelah peristiwa G30S, Dewan Revolusi pun muncul mulai tanggal 1 Oktober 1965 untuk mengamankan posisi politik pendukung G30S. Khususnya bagi berbagai pihak yang mengikuti haluan sayap kiri.

Isu Dewan Jenderal, Kudeta, dan Munculnya Dewan Revolusi

Situasi yang penuh kecurigaan di kalangan elite semakin pelik dengan munculnya isu Dewan Jenderal. Ada rumor mengenai Dewan Jenderal yang terdiri atas sejumlah perwira tinggi AD yang hendak merebut kekuasaan.

Desas-desus itu menyebutkan bahwa kudeta akan dilaksanakan bertepatan pada Hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1965. Isu Dewan Jenderal ini sampai ke telinga Presiden Sukarno yang segera mengonfirmasi hal tersebut kepada Letjen Ahmad Yani.

Ahmad Yani mengatakan, di dalam keorganisasian Angkatan Darat memang ada Dewan Jenderal, atau tepatnya Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Akan tetapi, Dewan Jenderal ini merujuk kepada lembaga penasihat kenaikan pangkat serta jabatan di AD, bukan untuk merebut kekuasaan.

Isu perebutan kekuasaan semakin panas ketika kabar dugaan Dewan Jenderal sudah menyusun kabinet baru muncul. Rumornya menyertakan sejumlah jenderal AD untuk menggantikan Kabinet Dwikora.

Dugaan ini menyertakan beberapa nama petinggi dalam Kabinet Dewan Jenderal. Di antaranya Jenderal A.H. Nasution yang akan menjabat sebagai perdana menteri dan Letjen Ahmad Yani yang akan menjadi Wakil Perdana Menteri I sekaligus Menteri Pertahanan RI.

Setelah itu, terjadi peristiwa Gerakan 30 September alias G30S. Beberapa literatur kerap menyebutkan dugaan PKI sebagai aktor utama dalam tragedi berdarah tersebut.

Peristiwa ini menewaskan 7 perwira TNI-AD, 6 di antaranya merupakan perwira tinggi alias jenderal. Selain mereka, ada juga putri Jenderal A.H. Nasution yang meninggal dunia saat itu.

Mereka yang gugur yaitu Letjen Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi), Mayjen Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD Bidang Administrasi), Mayjen M.T. Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan), dan Mayjen Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD Bidang Intelijen).

Kemudian Brigjen Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD Bidang Logistik), Brigjen Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal AD), Lettu CZI Pierre Tendean (Ajudan Jenderal A.H. Nasution), Bripka Karel Sadsuit Tubun (Pengawal Kediaman Resmi dr.J. Leimena), serta Ade Irma Suryani (putri Jenderal A.H. Nasution).

G30S 1965 dengan alasan pembersihan sekaligus mencegah terjadinya makar menangkap sejumlah petinggi AD yang diduga anggota Dewan Jenderal. Lantas, kapan Dewan Revolusi muncul?

Maulwi Saelan dalam buku Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66 (2008) menuliskan, pada 1 Oktober 1965 pukul 07.00 WIB pagi, Bagian Penerangan Gerakan 30 September menyampaikan pengumuman melalui RRI bahwa Letkol Untung Syamsuri selaku Komandan G30S telah menyelamatkan Presiden Sukarno.

Pengumuman tersebut menyampaikan tentang kudeta yang diduga akan dilakukan Dewan Jenderal. Sedangkan G30S dianggap memiliki tujuan mulia untuk mencegah makar sekaligus melindungi Presiden Sukarno.

Selain itu, muncul pula pengumuman mengenai pembentukan Dewan Revolusi sebagai tindak lanjut dari peristiwa G30S.

Klaim Susunan Anggota Dewan Revolusi

Klaim mengenai susunan Dewan Revolusi menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit tokoh atau orang yang masuk ke dalam jajaran Dewan Revolusi bentukan PKI membantah keterlibatan mereka dengan Gerakan 30 September 1965.

Mengutip buku Siliwangi dari Masa ke Masa (1979) terbitan Dinas Sejarah Kodam VI/Siliwangi, berikut adalah susunan Dewan Revolusi hasil bentukan PKI:

• Ketua Dewan: Letnan Kolonel Untung
• Wakil Ketua Dewan: Brigjen Suparjo
• Wakil Ketua Dewan: Letnan Kolonel Udara Heru
• Wakil Ketua Dewan: Kolonel Laut Sunardi
• Wakil Ketua Dewan: Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas

Adapun nama-nama lain yang masuk ke dalam susunan Dewan Revolusi -meskipun diduga sebagai klaim sepihak dari PKI- yaitu:

Laksamana Madya Udara Omar Dhani, Irjen Polisi Sucipto Yudodiharjo, Laksamana Madya Laut E. Martadinata, Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, Ir. Surakhman (golongan nasional), Fatah Yasin (golongan agama), K.H. Sirajudin Abbas (golongan agama), Cugito (golongan komunis), Aruji Kartawinata, Siauw Giok Tjan, Sumarno S.H., Mayjen KKO Hartono, dan Brigjen Polisi Sutarto.

Kemudian, Zaini Mansur (Front Pemuda Pusat), Yahya S.H. (Front Pemuda Pusat), Sukatno (Front Pemuda Pusat), Bambang Kusnohadi (PPMI), Rahman (Wakil Sekjen Front Nasional), Hardoyo (mahasiswa), Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen Ryacudu, Brigjen Solikhin, Brigjen Amir Makhmud, BrigjenAndi Rivai, Mayor Udara Suyono, dan Komodor Udara Leo Wattimena.

Berikutnya adalah Dr. Utami Suryadarma, Kolonel A. Latief, Mayjen Umar Wirahadikusumah, Ny. Supeni, Ny. Mahmudah Mawardi, Ny. Suharti Suwarto, Kolonel Fatah, Kolonel Suherman, Kolonel Laut Samsu Sucipto, Suhardi (wartawan), Komisaris Besar Polisi Drs. Sumartono, Junta Suwardi, serta Karim D.P. (PWI).

Akan tetapi, sekali lagi, deretan nama yang tercatat dalam susunan Dewan Revolusi tersebut sepertinya hanya klaim sepihak saja. Banyak dari mereka yang tercantum dalam Dewan Revolusi bingung dengan pengumuman itu.

Letkol Untung, Komandan G30S, tak pernah melakukan konfirmasi kepada tokoh-tokoh tersebut dan terkesan asal tunjuk saja. Tak heran, banyak tokoh yang membantah klaim susunan dewan tersebut.

Pastikan juga untuk membaca berbagai artikel terbaru tentang G30S lainnya di laman berikut.

Kumpulan Informasi G30S