tirto.id - Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan meski di tengah pandemi Covid-19. Beragam cara dilakukan KPU untuk mengantisipasi agar Pilkada Serentak 2020 tak menjadi klater Covid-19.
Beberapa cara yang dilakukan KPU di antara membatasi pemilih dengan membagi jam kedatangan, menyediakan tempat cuci tangan hingga cara penggunaan tinta pemilu yang berbeda dari tahun sebelumnya.
Namun, meski begitu, tak sedikit orang yang memutuskan untuk tak menggunakan hak suaranya, alias golput.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, golput memiliki arti golongan putih. Fenomena golongan putih alias golput kerap terjadi menjelang penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Golput biasa terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik baik dalam bentuk partai maupun kandidat pemimpin yang akan bersaing.
Secara umum, tingkat golput di era Orde Baru (1955-1997) cenderung lebih rendah dibandingkan era setelahnya, yaitu berada pada rentang 3 hingga 6 persen. Hal ini terjadi karena pemilihan pada era ini berupa pengalaman mobilisasi, bukan partisipasi.
Pada era reformasi, tingkat golput semakin memprihatinkan. Angkanya melambung hingga puncaknya pada Pileg 2009 yang mencapai 29,1 persen. Meningkatnya angka golput berarti partisipasi pemilih semakin menurun. Selain itu, ini juga mengindikasikan tingkat kepercayaan kepada proses demokrasi yang menurun.
Salah satu warga yang memutuskan untuk menjadi golput pada Pilkada 2020 ini adalah Prananda. Saat dihubungi redaksi Tirto, Prananda mengatakan tak akan menggunakan hak pilihnya karena khawatir risiko penularan Covid-19.
"Saya memutuskan golput, khawatir kena Covid dan ini cara saya melindungi keluarga," kata Prananda.
Selain Prananda, adapula Hanifa Hirmaningtias, mahasiswa asal Malang yang tak menggunakan hak pilihnya.
"Saya enggak nyoblos karena enggak bisa pulang ke Malang, lagian ini kan corona juga," ujarnya kepada redaksi Tirto.
Editor: Agung DH
