Menuju konten utama

Anies Tanggapi Jokowi soal Kampanye: Tanda Hukum Diatur Penguasa

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," kata Anies.

Anies Tanggapi Jokowi soal Kampanye: Tanda Hukum Diatur Penguasa
Calon presiden nomer urut 1 Anies Baswedan menyampaikan orasi saat kampanye terbuka di Lapangan Jambidan, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (23/1/2024). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/Spt.

tirto.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari pernyataan Jokowi tentang posisi dirinya sebagai presiden dan para menteri di dalam kabinetnya boleh berkampanye selama Pemilu 2024.

Menurut Anies, sikap Jokowi menjadi pertanda bahwa hukum di Indonesia diatur oleh kekuasaan.

"Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Kita ingin penguasa diatur oleh hukum," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Anies menegaskan bahwa apabila dirinya terpilih menjadi presiden, dia berjanji akan mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Menurutnya, gagasan perubahan dapat mengubah sistem sehingga negara tidak diubah sesuai selera.

"Jadi kami merasa, gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan, agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum. Dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Co Captain Timnas AMIN, Sudirman Said, menegaskan bahwa seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan sebagai kepala negara sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.

Sebagai pemimpin bangsa dan negara yang beretika, lanjut Sudirman, presiden seharusnya menunjukkan pemahaman dan keteladanannya dalam keseharian memimpin pemerintahan.

"Jokowi selaku negara dan kepala negara, serta siapapun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang. Bangsa dan negara tercinta Indonesia jangan dirusak hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan," kata Sudirman Said.

Akibatnya, menurut Sudirman Said, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Unjuk kekuasaan, tambahnya, dilakukan oleh seorang presiden dengan menabrak rambu-rambu hukum demi memenangkan kontestan 02, yang cawapresnya adalah putranya.

“Pemilu ini titik penting kehidupan berbangsa. Pelaksanaannya harus berlandaskan nilai luhur bangsa. Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga," ujarnya.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - News
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi