tirto.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, meminta Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) untuk mencabut laporan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bawaslu RI terkait pernyataan yang menyebut presiden boleh berpihak dalam Pemilu 2024. Anies meminta Tim Hukum Nasional fokus pada pemenangan jelang Pemilu.
"Karena kita mau konsentrasi di urusan pemenangan," kata Anies di Aceh, Sabtu (27/1/2024).
Anies sendiri menilai, apa yang disampaikan Jokowi melanggar sisi etika kenegarawanan. Dia menyampaikan, apabila seorang pemimpin kehilangan sikap sebagai negarawan maka akan berdampak panjang dan membahayakan jalannya kehidupan negara.
"Jadi kalau sekarang kita melihat kontroversi dan lain-lain, ini salah satu efek, kalau kita tidak menempatkan posisi sebagai negarawan," kata Anies.
Salah satu dampak yang terlihat imbas pernyataan Jokowi tersebut, ada ketimpangan akses di antara masyarakat. Dia menyebut ada kelompok masyarakat yang tidak mendapat hak untuk diayomi.
"Kita ingin mengembalikan marwah kepemimpinan nasional sebagai negarawan yang mengayomi semua dan merangkul semua," kata dia.
Oleh karenanya, dia meminta masyarakat melakukan penilaian. Salah satu caranya dalam Pemilu mendatang.
"Kurang lebih itu semua akan dilakukan penilaian, apakah seperti ini mau diteruskan atau perlu perubahan. Menurut kami perlu perubahan," kata Anies.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir mengungkapkan, pihaknya akan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan presiden boleh berpihak dalam Pilpres 2024. Ari akan melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu RI.
Dirinya mengklaim sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
"Kami akan memberikan pendapat hukum kami, analisis hukum kami, kepada Bawaslu dan silakan Bawaslu untuk menyikapi nanti," kata Ari dalam keterangan tertulis, Jumat (26/1/2024).
Ari sendiri sudah membuat analisis hukum terkait pernyataan Jokowi. Hal itu sudah dia sampaikan ke Bawaslu sebelum laporannya disampaikan.
"Nanti tinggal sikapnya KPU dan Bawaslu mengambil sikap bagaimana," katanya.
Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di Indonesia. Mengingat posisi Jokowi merupakan kepala negara yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Dengan statement terang-terangan seperti itu tentunya akan membuat dampak yang tidak baik bagi stabilitas politik kita," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
